Terbaru
Berita
DPR dan Pemerintah Harusnya Segera Tetapkan Prolegnas 2022
Agar keterlambatan penyusunan dan pengesahan Prolegnas sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun seb...
Berita
Alasan MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Aturan Remisi
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif, sehingga dalil Pe...
Berita
MK: Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional
Permohonan para pemohon ini beralasan menurut hukum.
Berita
MK Batalkan Aturan Peralihan Pengelolaan Dana Pensiun dari PT Taspen ke BPJS
Dalil para pemohon mengenai norma pengalihan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 b...
Berita
Diskursus Teori Hukum Kodrat dalam Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia
Pandangan aliran hukum kodrat terutama perkembangan terkini pantas menjadi diskursus untuk perbaikan...
Berita
Majelis Rakyat Papua 'Gugat' Perubahan UU Otsus Papua
Majelis Panel MK meminta pemohon memperjelas objek permohonannya dan memperbaiki kedudukan hukum pem...
Berita
Ahli: Wewenang Pengangkatan Hakim Ad Hoc MA Sudah Ditentukan Pembentuk UU
Adanya frasa "mempunyai wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 itulah yang memungkin...