Mengenal Leniency Program dalam Kasus Kartel
Leniency program merupakan mekanisme pemberian pembebasan atau pengurangan denda kepada pelaku karte...
MA dan KPPU Evaluasi Perma 3/2021
Perma Nomor 3 Tahun 2021 memiliki peran strategis dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesi...
KPPU Setujui Perubahan Perilaku PT Hibernas Jaya di Perkara LPG 3 Kg
PT Hibarnas Jaya menyatakan tidak akan mensyaratkan atau mewajibkan pembelian LPG 5,5 Kg dan/atau LP...
Daya Laku Saran dan Pertimbangan KPPU
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina kepegawaian untuk menindak personal panitia pengada...
Algoritma hingga Pasar Multisisi, Alasan UU Anti Monopoli Usaha Perlu Diperbarui
KPPU menilai perkembangan teknologi, karakteristik pasar multi sisi, dan praktik bisnis digital memb...
Kewenangan KPPU Perlu Ditata Ulang dalam Revisi UU Anti Monopoli Usaha
Penguatan kewenangani perlu disertai batas yang tegas dan jaminan hak pelaku usaha dalam proses pene...
Ketika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berhadapan dengan Kepentingan Inklusi Keuangan: Studi Kasus Kartel Bunga Pindar
Majelis hakim tingkat banding di Pengadilan Niaga memikul tanggung jawab besar dengan harus memastik...
Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha AC AUX Tak Terbukti, KPPU Bebaskan Tiga Terlapor
Tiga pihak terlapor yang dibebaskan dari tuduhan adalah Ningbo AUX Electric Co., Ltd., Ningbo AUX Im...














