5 Alasan PSHK Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
PSHK mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus pasal penghinaa...
Pakar: Pengesahan Perjanjian Internasional Tak Perlu dengan UU
Karena bukan norma, dan hanya memuat dua pasal yakni soal pengesahan persetujuan dan jangka waktu be...
Pasal Advokat Curang Masuk 14 Materi Kontroversial RUU KUHP
Dari 14 materi RUU KUHP yang kontroversial ada yang dipertahankan, sebagian pasal diubah, diberi pen...
Perlu Standar Rekrutmen Komisaris Non-Profesional di BUMN
Pengangkatan komisaris di sejumlah BUMN berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Undang-Undang me...
MA Bakal Terbitkan Perma Persidangan Kasasi dan PK Secara Elektronik
Rancangan Perma tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kem...
4 Fakta Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Nilai-nilai atau hukum Islam bisa menjadi hukum positif bergantung dari sikap politik pemerintah dan...
10 Hal Penting dalam RUU KUHP
Yakni tidak membedakan kategori Kejahatan dan Pelanggaran; asas legalitas dengan mengakui living law...
Setelah Sinkronisasi, Revisi UU ITE Segera Masuk Prolegnas Prioritas
Masukan terhadap revisi UU ITE masih bisa dilakukan masyarakat dan disampaikan ke DPR RI.














