Layanan E-PP dan E-PKB Diharapkan Mempermudah Pelaku Hubungan Industrial
Pengesahan PP dan pendaftaran PKB untuk memastikan materi PP atau PKB tidak bertentangan dengan kete...
PP INI dan Polri Rampungkan Pedoman Kerja Notaris Berhadapan dengan Hukum
Tujuan penyusunan pedoman kerja ini agar ada kesepahaman bersama terkait perlindungan notaris yang b...
Penyusunan Prolegnas 2021 Seharusnya Berbasis Kebutuhan Hukum Masyarakat
Misalnya RUU yang mendesak dibentuk ataupun revisi untuk mempercepat proses pemulihan kondisi masyar...
Menakar Efektivitas UU Cipta Kerja Terhadap Kemudahan Usaha
Kemudahan akses permodalan merupakan poin penting dalam memunculkan investasi baru dan pemerataan ek...
RUU Pemilu Dinilai Belum Sesuai Asas Pembentukan Peraturan
Aspek teknis dan substansi juga belum terpenuhi sebagaimana diatur UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembe...
Klarifikasi KPK Atas Struktur "Gemuk" di Lembaganya
Ada sejumlah posisi baru yang sebelumnya tidak tertera baik di aturan sebelumnya maupun UU, seperti ...
Alasan Pemerintah Mengatur Ulang Sanksi Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
Bukan bertujuan untuk meng-empower WP untuk melakukan pelanggaran perpajakan. Namun bertujuan untuk ...
Kluster Pajak di UU Cipta Kerja Ciptakan Kepastian Iklim Keadilan Berusaha
Kepastian perpajakan memang sangat penting bagi dunia usaha, agar bisa menciptakan playing field yan...