Omnibus Law Masuk Prolegnas Butuh Pembahasan Mendalam
Baleg masih menunggu usulan sejumlah RUU dari masing-masing komisi, pemerintah, dan DPD hingga 12 De...
Presiden Tak Perlu Tunggu Putusan MK untuk Terbitkan Perppu KPK
Karena alasan Presiden menghargai MK yang tengah mengadili pengujian Perubahan UU KPK tidak dikenal ...
Tujuh Langkah Atasi Dampak Impor Limbah
Presiden Jokowi diminta memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi terhadap kasus impor li...
Kado Menteri Yasonna untuk Birokrasi Indonesia
Sebuah buku yang ditulis Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Contoh-contoh baik pengelolaan birok...
Beragam Usulan untuk Efektivitas Omnibus Law
Langkah awal yang mesti dilakukan sebelum membuat omnibus law yakni memetakan berbagai regulasi sekt...
Gaduh Pembahasan APBD DKI, Ada Ketentuan Undang-Undang yang Diabaikan
Ditemukan sejumlah fakta seperti munculnya temuan-temuan komponen kegiatan yang masih perlu diamati ...
Apakah Kemenag Berwenang Melarang PNS Menggunakan Celana Cingkrang?
Kementerian Agama (Kemenag) tidak berwenang merumuskan kebijakan yang berlaku umum bagi Pegawai Nege...
UMP Jakarta Rp4,2 Juta, Apindo: Pengusaha Harus Taat Hukum!
Hingga saat ini Apindo Jakarta belum mendapat laporan ada pengusaha di Jakarta yang mengajukan penan...