Omnibus Law Semestinya Bisa Merambah ke Sektor Lain
Instrumen omnibus law dinilai tak semudah yang dipikirkan oleh pemerintah.
Pengangkatan-Pemberhentian Pejabat Daerah Wewenang Mendagri Dipersoalkan
Pemohon diminta mempelajari bentuk dan sistematika permohonan, menguraikan kedudukan hukum, dan hak ...
YLBHI-Komnas HAM Kritik Pernyataan Menteri Agama
Ada 6 agama yang diakui negara, bukan 5 seperti disebut Menteri Agama. Pernyataan Menteri Agama yang...
Alasan PSHK UU Pembentukan Peraturan Perlu Direvisi Total
Karena materi muatan Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya sebagian kecil yang...
Ketika Bupati Menunda Pemilihan Kades Karena Pilkada
Rangkaian pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peratu...
Baleg DPR Fokus Susun Prolegnas
Pimpinan DPR menekankan produk legislasi yang dihasilkan DPR lebih mengutamakan kualitas daripada ku...
Ini Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju
Pemerintah memandang perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tug...
Selain Kemenko, Ini Tiga Kelompok Kementerian Kabinet Indonesia Maju
Kementerian-kementerian tersebut dibedakan melalui fungsinya.














