Langkah Hukum Jika Lembaga Pemerintah Sebarkan Informasi Salah
Sebaiknya bukan dengan pendekatan hukum pidana.
Badan Pengkajian MPR Tindaklanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945
Dengan menyerap aspirasi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Saat ini, belum ada kata sepaka...
Pemerintah Diminta Cabut Aturan Tata Cara Penempatan Buruh Migran
Karena substansi Permenaker No.9 Tahun 2019 ini dianggap bertentangan dengan UU No.18 Tahun 2017 ten...
Beragam Hal Wajib Berbahasa Indonesia, Kecuali...
Mulai nama geografi, nama bangunan/gedung/perkantoran, nama jalan, merek dagang, lembaga usaha, lemb...
Pemerintah Belum Bisa Pastikan Penyusunan RUU Ketenagakerjaan
Sampai saat ini pemerintah belum membahas dan membuat draft revisi UU Ketenagakerjaan. Baru hanya se...
MK Diminta Perketat Syarat Mantan Terpidana Nyalon Kepala Daerah
Tidak dijatuhi hukuman pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan; bagi mantan terpidana telah mel...
Tiga Catatan Penting untuk Fungsi Legislasi DPR
Berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, meningkatkan kuantitas dan kualitas legisla...
Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah?
Dalam bentuknya sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari badan usaha dal...