Duplikasi Pengaturan Delik Tipikor dalam RKUHP Potensi Transaksional
Duplikasi pengaturan delik tipikor dalam RKUHP membuka peluang bargaining (tawar-menawar) antara apa...
Dosen PNS Dominasi Laporan Ujaran Kebencian
Hingga Mei, BKN menerima 14 aduan ujaran kebencian yang melibatkan aparatur sipil negara.
Pemerintah Diminta Terbitkan Terjemahan Resmi KUHP dalam Bahasa Indonesia
Penggugat juga meminta majelis memutuskan perintah penundaan untuk mengesahkan RKHUP.
Ditetapkan Tersangka, Bupati Tulungagung-Walikota Blitar Diminta Serahkan Diri
Terkait dugaan tindak pidana korupsi (suap) pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemk...
Menggeser APBD untuk THR Seperti 'Menggali Lubang Kuburan'
Karena tanpa adanya persetujuan DPRD atas pengajuan APBD perubahan dapat dianggap ilegal dan berpote...
Tim Perumus RKUHP Bantah Lemahkan Kewenangan KPK
Tim Perumus beberkan alasan masuknya pasal-pasal korupsi dalam RKUHP. Tetapi, masuknya pasal-pasal k...
KPK: Delik Tipikor dalam RKUHP Potensi Hambat Pemberantasan Korupsi
KPK diminta menyampaikan alasan keberatan perihal masuknya delik tipikor dalam RKUHP kepada pemerint...
Ini 'Bocoran' Isi Peraturan OJK Tentang Fintech
OJK segera terbitkan aturan baru fintech akhir Juni ini. Aspek proses pendaftaran dan pengawasan men...














