Revisi Permen Pertegas Kewajiban Peralihan PBPH ke Multi Usaha Kehutanan
Kementerian Kehutanan tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 T...
Permen Atur Perizinan Usaha Perikanan Berbasis Risiko
Kementerian Kelautan dan Perikanan ("KKP") segera menerbitkan regulasi terkait perubahan Peraturan ...
Poin Harmonisasi Aturan Turunan PP 28/2025
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordina...
Bunyi Rancangan Permen Pedoman Baru OSS yang Siap Terbit Oktober
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") segera menerbitkan Ra...
Pengusaha Minta Penyederhanaan KBLI Ritel
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia ("HIPPINDO") menilai faktor kemudahan beru...
Identifikasi 12 Klaster Bermasalah dalam OSS
Asosiasi usaha menilai persoalan perizinan, birokrasi dan inkonsistensi kebijakan masih menjadi peng...
Usulan Pelaku Industri untuk RUU Kepariwisataan
Pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga tentang Undang-Undang No. 10 Ta...
Revisi PP 5/2021 Permudah Pengajuan Izin Lokasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan sejumlah usu...














