Eks Panitera Pengganti Terpidana Korupsi Uji UU Tipikor dan KUHP
Pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf c UU Pemberantasan Tipikor yang dianggap...
MK: Privatisasi BUMN Tidak Boleh Hilangkan Prinsip Penguasaan Negara
Privatisasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip tidak menyebabkan hilangnya ...
Alasan MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Aturan Remisi
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif, sehingga dalil Pe...
MK: Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional
Permohonan para pemohon ini beralasan menurut hukum.
MK Batalkan Aturan Peralihan Pengelolaan Dana Pensiun dari PT Taspen ke BPJS
Dalil para pemohon mengenai norma pengalihan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 b...
Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat
Syarat tambahan dalam SKMA Nomor 73 justru terlihat menguatkan penafsiran Mahkamah Konstitusi.
Majelis Rakyat Papua 'Gugat' Perubahan UU Otsus Papua
Majelis Panel MK meminta pemohon memperjelas objek permohonannya dan memperbaiki kedudukan hukum pem...
Ahli: Wewenang Pengangkatan Hakim Ad Hoc MA Sudah Ditentukan Pembentuk UU
Adanya frasa "mempunyai wewenang lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 itulah yang memungkin...