Pemohon Ini Minta Penetapan PPHN Bagian Tugas MPR
Majelis Panel MK minta para pemohon memperbaiki legal standing dan memperjelas kerugian konstitusion...
Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan MK No.18/PUU-X...
Alasan MA Tolak Uji Perkom 1/2021 Soal TWK Pegawai KPK
Majelis MA berpendapat objek permohonan hak uji materil, Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 tidak berten...
Respons Asosiasi Pembiayaan Pasca-Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan MK bernomor 2/PUU-XIX/2021 dinilai mempertegas bahwa leasing dapat mengeksekusi objek jamina...
Tanggapan Pembentuk UU Atas Pengujian Aturan Pengangkatan Guru Besar
Hak-hak pemohon sama sekali tidak dirugikan, dikurangi dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU Guru d...
MK: Eksekusi Jaminan Fidusia Lewat Pengadilan Hanya Alternatif
Dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyeraha...
Adu Argumentasi tentang Fiksi Hukum dalam Perkara di Pengadilan
Orang yang bekerja di bidang yang diatur suatu undang-undang dianggap lebih tahu peraturan tersebut,...
MPR Buka Ruang Partisipasi Publik Terkait PPHN
MPR terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait PPHN.














