Koalisi Minta MBG Dihentikan Sementara Sampai Ada Putusan MK
Apabila MK nantinya menyatakan norma terkait MBG dalam UU APBN 2026 inkonstitusional, pemohon akan m...
Ahli: Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk MBG Potensi Inkonstitusional
Mahkamah harus menimbang secara seimbang antara hak atas pendidikan dan hak atas pangan. Jika kerugi...
Plus-Minus Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Tidak saja lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian hingga organisasi advokat sudah mulai melakukan ...
Menyoal Aturan Isbat Hilal ke MK, Metode Hisab Dinilai Tak Diakui Setara
Pemohon menilai Penjelasan Pasal 52A UU Peradilan Agama mengutamakan rukyat hilal sebagai dasar pene...
Dua Advokat Menyoal Kewenangan MKN dalam Proses Peradilan Notaris
MKN dinilai melampaui fungsi administratif dan berpotensi memasuki wilayah yang semestinya menjadi k...
Dissenting Opinion di Putusan MK: Arsul Sani Nilai Pasal 292 UU Kepailitan Ambigu
Arsul menyoroti penggunaan frasa Pasal 286 dalam Pasal 292 UU 37/2004 yang menurutnya ambigu dan tid...
Uji Materi KUHAP Bergulir, MK Minta DPR Jelaskan Batas Advokat dan Non Advokat
Mahkamah menilai rumusan definisi advokat dalam KUHAP baru berpotensi menimbulkan tafsir ganda terka...














