Sering Keliru, Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja
Ada enam alasan, diantaranya mulai menimbulkan ketidakpastian hukum, terjadi banyak kesalahan sejak ...
Dua Hakim Ad Hoc Tipikor Persoalkan Periodeisasi Masa Jabatan
Para pemohon meminta Pasal 10 ayat (5) UU Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan ...
Tiga Cara Memperbaiki Salah Rujuk Pasal dalam UU Cipta Kerja
Melalui penerbitan Perppu, merevisi UU Cipta Kerja, dan pengajuan permohonan di MK. Bagi PSHK, kesal...
Sah! Presiden Teken UU Cipta Kerja
Naskah UU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 Bab, 186 pasal, dengan 1.187 halaman yang diundangkan dala...
Guru Besar FH Unpad: MK Bisa Batalkan UU Cipta Kerja, Asalkan....
Bila MK benar-benar menemukan adanya kecacatan prosedur pembentukan yang buruk. Polemik UU Cipta Ker...
Refleksi Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Legislasi
Dalam proses legislasi perlu melihat kembali sistem negara modern yang memisahkan cabang-cabang keku...
Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH
Mulai dilemahkannya peran masyarakat pemerhati lingkungan hidup dalam penerbitan dokumen Amdal, ruan...
Tolak Uji Pasal 1365 KUH Perdata, MK Mengulas 'Kerugian' Honorarium Jasa Advokat
Pengujian Pasal 1365 KUH Perdata, khususnya kata "kerugian" dianggap bukan persoalan konstitusionali...