Aturan Pemisahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Digugat ke MK
Dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, suami dituntut secara mutlak sebagai mesin penye...
6 Problem Utama Penyelenggaraan Pemilu Semakin Kompleks
Indonesia membutuhkan sistem hukum pemilu yang lebih sederhana, sinkron, dan modern melalui kodifika...
Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Dibentuk, UU PDP Digugat ke MK
Pemohon berdalih keterlambatan pembentukan lembaga tersebut menimbulkan kekosongan otoritas fungsion...
Tafsir Baru MK atas Kerugian Keuangan Negara dalam UU Administrasi Pemerintahan
Implikasi dari putusan ini memperjelas dan menata kembali pemahaman mengenai konsep kerugian negara ...
Membaca Putusan MK tentang Kuasa BPK Menentukan Kerugian Negara
Hasil audit kerugian negara mestinya bersumber dari standar/metodologi yang seragam secara nasional ...
Menata Ulang Penyelenggara Pemilu di Tengah Perubahan Desain Demokrasi
Perubahan desain pemilu tidak hanya berdampak pada tahapan dan jadwal, tetapi menyentuh aspek kelemb...
Bolehkah MK Mengganti Isi Undang-undang?
Mahkamah Konstitusi ("MK") sejatinya dapat mengganti atau merumuskan kembali keseluruhan norma dalam...
Penggunaan Dissenting Opinion Hakim MK sebagai Rujukan Hukum
Singkatnya, dissenting opinion hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terlepas dari apa pun amar ...