Pemerintah: Alasan PHK Sakit Berkepanjangan Jamin Kepastian Hukum
Pasal 172 UU Ketenagakerjaan pada dasarnya telah memuat norma yang sesuai dengan prinsip keadilan ba...
Aturan Pemeriksaan Uji Materi MA Kembali Dipersoalkan
Karena Pasal 55 UU MK pasca putusan MK masih menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Sebab, penund...
Tanggapan Pemerintah atas Uji Konstitusionalitas Lembaga Audit Dana Pensiun
Pemerintah menganggap saat ini OJK yang paling berwenang mengaudit dana pensiun (di perusahaan negar...
Pemerintah: Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi Bukan Kewenangan Pemda
Pemerintah menilai UU Jasa Konstruksi memberi kepastian hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 194...
Batas Usia Calon Hakim Konstitusi Berubah Menuai Kritik
Pemerintah mesti menjelaskan alasan rasionalitas saat menentukan batas usia calon hakim konstitusi i...
Ketika Pemerintah Berharap Ada Dewan Kehormatan Advokat Nasional
Namun, pemerintah menganggap norma yang diuji para pemohon seharusnya ditolak. Sebab, DKOA yang ada ...
Pemerintah: Pembatasan Iklan Kampanye Konstitusional
Bagi pemerintah 'citra diri' dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu meliputi logo dan nomor urut partai pe...
Jabatan Hakim MK Satu Periode Dinilai Tepat, Ini Alasannya
Selain efisien, masa jabatan hakim konstitusi dalam satu periode menghindari terjadinya politik tran...














