Peradilan Contempt of Court Dinilai Tak Cocok Diterapkan di Indonesia
Karena sistem peradilan di Indonesia menganut sistem non adversary model-inqusitorial yang memiliki ...
Empat Alasan Bab Tindak Pidana Khusus dalam RKUHP Minta Dicabut
Banyak perubahan ketentuan yang harus dilakukan daripada sekedar menduplikasi tindak pidana dan meng...
Alasan MK Tolak Uji Aturan Holding BUMN
Pasal yang dimohonkan pengujian juga bukan persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan deng...
Polemik Larangan Mantan Koruptor Nyaleg
Kalangan parlemen tidak setuju dengan larangan mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif....
DPR-Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
Bagi Panja RKUHP, penggunaan istilah "penghinaan" jauh lebih tepat ketimbang "menyerang kehormatan"....
Hakikat Pendirian BUMN Bukan Cari Untung
Delegasi wewenang yang mengatur dengan PP sebagaimana diatur pasal 4 ayat (4) UU BUMN melemahkan fun...
MK Hapus Pasal Kriminalisasi Jaksa dalam UU SPPA
Kini, jaksa tidak takut lagi atas ancaman dijatuhi sanksi pidana atau dikriminalisasi bila menangani...
Perluasan Pidana Teroris Mesti Diterapkan Secara Hati-Hati
Salah satu solusinya, fungsi-fungsi intelijen mesti diperkuat agar penerapan perluasan pasal pidana ...