Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, ter...
Putusan Bersyarat MK, Jalan Tengah Menjaga Stabilitas Hukum dan Demokrasi
Melalui pendekatan putusan semacam ini, MK berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebutu...
Jika UU Dibatalkan oleh MK, Apakah UU Sebelumnya Otomatis Berlaku?
Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi ("MK") berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang ("UU") ...
PSHK Minta DPR Seleksi Ulang Calon Hakim Konstitusi Pengganti Arief Hidayat
DPR perlu membuka pendaftaran calon hakim konstitusi secara luas dan melibatkan partisipasi publik d...
Inosentius Samsul, Calon Hakim Konstitusi Usulan DPR Sodorkan 4 Rekomendasi
Antara lain hukum acara di MK diusulkan untuk diatur dalam bentuk UU. Menegaskan dismissal process d...
Prof Jimly: Judicial Review Pilar Menjaga Checks and Balances
Judicial review oleh lembaga independen menjadi mekanisme untuk melindungi hak-hak minoritas dan men...
Polemik Putusan MK: Konstitusi Supreme, Bukan Lembaga
Momentum DPR dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk merevisi UU Pemilu.














