Hukum Perdata Indonesia Masih Terbelenggu Warisan Kolonial, Pengakuan Hak Masyarakat Adat Perlu Didekolonisasi
Pembaruan hukum nasional harus dilakukan dengan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian integral ...
Perkenalkan, PT Yombe Namblong Nggua, Badan Usaha Masyarakat Adat dari Papua
Pendirian korporasi yang didirikan masyarakat adat Jayapura ini bertujuan untuk melindungi dan mense...
KUHP Nasional Akui Hukum Adat, Membedah Pasal 2 dan Semangat 'Jiwa Hukum' Bangsa
Nilai-nilai keadilan lokal kini mendapat tempat dalam sistem hukum pidana nasional.
Begini 3 Tantangan RUU Masyarakat Hukum Adat
RUU MHA mandat langsung UUD 1945, judicial order Mahkamah Konstitusi, dan usulan dari berbagai kalan...
Tumpang Tindih Regulasi Hutan Adat, Apa Kabar RUU Masyarakat Hukum Adat?
Masih sedikit pemerintah daerah yang memiliki peraturan daerah yang mengatur keberadaan masyarakat h...
Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir
Mempersempit cakupan living law hanya pada tindak pidana adat sehingga membuat pembatasan konsep liv...
Negara Masih Minim Lindungi Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Dari 33,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar, yang diakui pemerintah hanya 6,3 j...
Peran Pengadilan dalam Perlindungan Masyarakat Adat Melalui Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent
Ke depannya, Hakim-Hakim di Indonesia melalui putusannya diharapkan dapat mengisi kekosongan dan mem...














