7 Catatan Kritis RUU KKS agar Tak Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Konflik kepentingan akan terjadi jika RUU KKS tidak memisahkan fungsi regulator, operator, auditor, ...
Isu Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan Kini Diakomodasi SE Mendagri
SE tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, metode pr...
18 Tahun Mandek, DPR Optimistis RUU Masyarakat Adat Disahkan Tahun Ini
UU Masyarakat Adat diperlukan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Ter...
Menelisik 6 Kejanggalan Persidangan Kedua Kasus Andrie Yunus
Keempat pelaku lapangan penyiraman air keras kepada Andrie Yunus belum dikenakan sanksi pemecatan. P...
Pemahaman Hukum Kesehatan Jadi Kunci Reformasi Regulasi dan Tata Kelola
Reformasi kesehatan diarahkan pada peningkatan transparansi, pembaruan regulasi melalui UU Kesehatan...
3 Indikasi UU PPRT Belum Berikan Kepastian Hukum Bagi PRT
Seperti kepastian upah, hingga penyelesaian perselisihan.
UU PPRT Bentuk Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja
PRT diakui hak-haknya seperti pekerja antara lain upah, jam kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, ...
KPPOD Dorong Revisi UU Pemilu Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Revisi UU Pemilu perlu melampaui aspek teknis pemilu dengan mengintegrasikan perspektif desentralisa...














