3 Indikasi UU PPRT Belum Berikan Kepastian Hukum Bagi PRT
Terbaru

3 Indikasi UU PPRT Belum Berikan Kepastian Hukum Bagi PRT

Seperti kepastian upah, hingga penyelesaian perselisihan.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar. Foto: tangkapan layar youtube
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar. Foto: tangkapan layar youtube

Publik mengapresiasi terbitnya UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Beleid yang diperjuangkan koalisi masyarakat sipil lebih dari 2 dekade itu memuat berbagai subsstansi yang tujuannya melindungi PRT dan majikan selaku pemberi kerja.  Namun ternyata UU PPRT belum memberikan kepastian hukum terhadap pekerja PRT.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan setidaknya saat ini sudah ada hukum positif yang mengatur tentang PRT. Kendati demikian Timboel melihat UU PPRT belum memberikan kepastian hukum bagi PRT. Hal itu dapat dilihat setidaknya dari 3 hal. Pertama, semua hak-hak PRT seperti upah, jaminan sosial, dan lainnya berdasarkan kesepakatan atau perjanjian.

“Beleid ini tidak mengatur hak minimal yang diperoleh PRT karena semuanya berbasis kesepakatan atau perjanjian,” katanya dikonfirmasi, Rabu (29/04/2026).

Apalagi posisi PRT dan majikan dalam perjanjian atau kesepakatan tidak setara sehingga daya tawar PRT rendah. Ketimpangan posisi ini karena jumlah PRT sebagai pencari kerja lebih banyak ketimbang permintaan kerja dari majikan. Tingkat pengetahuan majikan juga relatif lebih baik ketimbang PRT. Beberapa hal tersebut akan mempengaruhi isi perjanjian kerja atau kesepakatan.

Baca juga:

Menurut Timboel UU PPRT harusnya mengatur hak-hak normatif PRT. Jika nilainya lebih besar bisa diatur lebih lanjut dengan kesepakatan atau perjanjian. Kedua, Pasal 16 UU PPRT yang mengatur jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga tidak memberikan kepastian hukum untuk PRT. Pasal 16 ayat 1 mengamanatkan PRT sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayar pemerintah.

Tapi Pasal 16 ayat (2) mengatur JKN bagi PRT iurannya dibayar pemberi kerja sesuai kesepakatan atau perjanjian. Serta tidak ada sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mau memasukan klausul jaminan sosial kesehatan itu dalam perjanjian, tidak mendaftarkan dan tidak membayarkan iuran JKN bagi PRT.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info