PP INI dan Polri Rampungkan Pedoman Kerja Notaris Berhadapan dengan Hukum
Tujuan penyusunan pedoman kerja ini agar ada kesepahaman bersama terkait perlindungan notaris yang b...
Batas Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Hasil Korupsi dan Pencucian Uang
Notaris/PPAT perlu mengatur secara internal prinsip kehati-hatian mengenai Pengguna Jasa. Profiling ...
Perbedaan Hibah dengan Pelepasan Hak Atas Tanah
Sebelumnya Anda perlu membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dari hibah hak atas tanah dengan ...
Melihat Peluang E-Notary dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0
Terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memayungi pelaksanaan e-notary.
Ashoya Ratam: Notaris Tidak Dapat Hadir Berhadapan dengan Para Pihak, Kondisi Tak Terelakkan
Ketentuan yang akan diatur pemerintah dalam rangka perluasan tafsir keharusan "Menghadap" dalam UU J...
Begini Pandangan Pakar Terkait Perluasan 'Menghadap' dalam UU Jabatan Notaris
PP INI selaku organisasi tunggal yang mewadahi notaris menyiapkan tiga altenatif penandatanganan akt...
Perkembangan Hukum Pencucian Uang di Indonesia dan Kewajiban Profesi Hukum
Advokat dan Notaris menjadi pihak wajib melapor berdasarkan rezim hukum yang berlaku di Indonesia. T...
Kenali Mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik
Kebijakan ini dituangakan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak T...














