Kembali Dibuka! Hukumonline dan APPDI Dorong Implementasi UU PDP melalui Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pegawai Pelindungan Data Pribadi
Pelatihan dan sertifikasi ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam menjalankan ...
Jika Nomor HP Dijadikan Kontak Darurat Pinjol Tanpa Izin
Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi s...
Kebutuhan DPO Melonjak, Hukumonline Kembali Gelar Sertifikasi Pejabat PDP Berlisensi BNSP
Program pelatihan dan sertifikasi Data Protection Officer (DPO) angkatan kedua ini dirancang untuk m...
Menakar Batasan Informasi Publik versus Data Sensitif dalam UU KIP dan UU PDP
Salah satu informasi yang dapat dikecualikan dalam konteks keterbukaan informasi publik adalah infor...
Permohonan Obscuur, MK Tidak Dapat Diterima Uji UU PDP soal Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Para pemohon hanya merumuskan pemaknaan baru terhadap Pasal 58 ayat (5) UU PDP tanpa menyertakan Pas...
Sertifikasi DPO Tidak Boleh Sembarangan, Perlu Memenuhi Serangkaian Unit Kompetensi
DPO sebagai okupasi yang dituntut untuk independen dan bebas dari benturan kepentingan memerlukan se...
Dua Rezim, Satu Konsumen: Membaca Pelindungan Data dalam UU PPSK 2026
UU PPSK 2026 tidak meninggalkan ekosistem aset kripto tanpa pengaturan terkait data konsumen. Pasal ...
Risiko Hukum dalam Pelindungan Inferred Data sebagai Data Pribadi
Bagaimana seseorang seharusnya dilihat dalam kenyataan disesatkan dengan inferensi mengenai seseoran...














