Cross Border Insolvency, Tantangan dan Arah Baru Hukum Kepailitan Nasional
Perlu menghapus sekat hukum menuju adopsi aturan Cross-Border Insolvency di Indonesia Perlu menghapu...
Proyeksi Mekanisme Pailit dan PKPU pada Koperasi Merah Putih
Kepailitan dan PKPU pada Koperasi Merah Putih tetap mengacu pada UU Kepailitan. Hanya saja pihak yan...
Peninjauan Kembali Sejumlah Gugatan Lain-Lain Kepailitan
Banyak alasan bagi pihak terkait untuk menuntut hak lewat upaya hukum gugatan lain-lain.
Intip Besaran Imbalan Jasa Kurator di Aturan Ini
Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk ...
Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Syariah
Merealisasikan pengadilan niaga syariah sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama buka...
Kepailitan Ditolak, Bagaimana Upaya Hukumnya?
Kreditur atau debitur dapat mengajukan upaya hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhadap...
Beda Argumentasi Penetapan Waktu Insolvensi dalam Kepailitan
Ada dua rujukan argumentasi hukum dalam menentukan penetapan waktu insolvensi dalam kepailitan. Perb...
PN Niaga Jakarta Tolak Keberatan, Kuatkan Putusan KPPU Soal Praktik Monopoli Google Play Billing System
Perkara ini berawal dari inisiatif penyelidikan KPPU terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha ti...














