Dalam proses kepailitan dikenal adanya insolvensi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) memberi definisi pada keduanya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Akibat dari kepailitan adalah seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, berada di bawah pengawasan kurator.
Dalam konteks kepailitan, debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun, dalam konteks kepailitan, belum tentu aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.
Lalu apa itu insolvensi? Berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, insolvensi adalah kondisi ketika debitur tidak mampu membayar. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku karyanya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, debitur yang berada dalam keadaan insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada seluruh kreditur, bukan hanya kepada salah satu kreditur saja (hal. 155). Masih dalam buku yang sama (hal. 156), Sutan Remy memberikan penjelasan bahwa perusahaan/pribadi dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) jika debitur tidak dapat melunasi semua utangnya dan keadaan debitur memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.
Penjelasan mengenai insolvensi tersebut kemudian dikaitkan dan dibatasi dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

























