Pengunjuk rasa yang tergabung dalam "Solidaritas untuk Rakyat Ukraina" melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Dalam aksinya tersebut mereka menyerukan untuk menyetop operasi militer Rusia terhadap Ukraina dan diwujudkannya perdamaian.

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a> adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menyambung pertanyaan Anda, perbedaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dengan arbitrase dapat dibedakan menjadi beberapa pembeda. Salah satunya pihak yang melakukan konsiliasi adalah konsiliator, sedangkan pihak yang melakukan arbitrase adalah arbiter.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, kewenangan konsiliasi adalah menangani penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sementara kewenangan arbitrase adalah menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perjanjian yang dibuat oleh A dan B di kemudian hari tidak serta merta dapat dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan penafsiran <em>a contrario </em>terhadap ketentuan Pasal 1862 <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> perdamaian mengenai suatu sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan </u><u>tetap</u><u> dan telah diketahui oleh para pihak adalah <strong>sah (tidak batal)</strong></u>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Perjanjian Perdamaian Dibuat Menyimpang dari Putusan Pengadilan?

Beranda

Home

perdamaian

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#perdamaian

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Aksi Seruan Setop Operasi Militer Rusia Terhadap Ukraina

Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Bolehkah Perjanjian Perdamaian Dibuat Menyimpang dari Putusan Pengadilan?