Bila Objek Jaminan Dilelang di Bawah Nilai Limit
Kreditur dapat menjual barang milik debitur sebagai pembayaran utangnya melalui pelelangan umum. Pen...
Beda e-Proxy dengan RUPS Online dalam Hukum Perseroan
Sistem e-proxy berbeda dengan e-RUPS menurut Pasal 77 UU PT. Dapat dimanfaatkan saat ada larangan be...
Covid-19 sebagai Alasan Force Majeur dan Imbasnya pada Upah Karyawan
Artikel mengenai jerat hukum bagi penyebar identitas pasien Covid-19 hingga akad kredit pemilikan un...
Hak Developer untuk Mengatur Pemanfaatan Tanah Ruko
Tanah ruko yang telah Anda dibeli berarti telah menjadi hak Anda, sehingga penjual, dalam hal ini de...
Bertahun Urus Likuidasi, Lamanya Penutupan NPWP Harus Dievaluasi
Butuh waktu bertahun-tahun menyelesaikan proses likuidasi. Tak jarang perusahaan akhirnya memilih te...
Konsekuensi Hukum Jika Perjanjian Tak Mencantumkan Tanggal Pembayaran
Apabila tanggal pembayaran tidak dicantumkan di dalam perjanjian, maka perjanjian ini dapat menimbul...
Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian
Force majeur merupakan pembelaan debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi atas da...
'Kelonggaran' Kredit Bagi Masyarakat Terkena Imbas Wabah Corona
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020...














