<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a><strong>&nbsp;</strong>yang lama yang masih berlaku<strong> </strong>pada saat artikel ini diterbitkan mengatur 2 jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> yang <span style="color:#333333">mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026</span><span style="color:#333333"> mengatur 3 jenis hukuman pidana. Apa saja?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Jenis-jenis Hukuman Pidana dalam KUHP

Gedung MA. Foto: RES

Telah rampung dibahas dan disetujui dalam rapat pimpinan MA. 

Menanti Terbitnya Perma Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Aturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (&ldquo;Perda&rdquo;) sebenarnya telah diatur <a href="https://new.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/undangundang-nomor-12-tahun-2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</a><strong> </strong>dan perubahannya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adapun meskipun secara limitatif mengenai sanksi pidana dalam Perda telah diatur, kriteria perumusan sanksi sangat relatif bergantung pada daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perumusan Batasan Sanksi Pidana dalam Perda

Dion Valerian. Foto: Istimewa

​​​​​​​Konsep pengancaman pidana denda berdasarkan nilai/harga barang dalam UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi dapat dirujuk sebagai konsep pengancaman pidana denda yang lebih lestari dan fleksibel dalam menghadapi perubahan nilai uang.

Mengunjungi Kembali Konsep Pidana Denda UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana oleh badan hukum korporasi (perusahaan) dalam pemilu menurut<strong> </strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/581/undang-undang-nomor-7-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> adalah <strong>pidana penjara dan denda</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemilu

Apakah Pelaku Penganiayaan Dibebaskan Jika Bayar Denda Rp4500?

Beranda

Home

pidana-denda

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pidana denda