Revisi UU Kepailitan: Urgensi Insolvency Test Demi Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
Tanpa insolvency test, banyak perusahaan atau debitor yang sebenarnya solven, tetapi harus dipailitk...
Begini Perlindungan Debitor dalam Proses PKPU
Penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan k...
Kedudukan Jaminan Kebendaan Milik Pihak Ketiga dalam Kepailitan Pasca SEMA 2/2024
Pasca terbitnya SEMA 2/2024, kedudukan jaminan kebendaan milik pihak ketiga dalam kepailitan menjadi...
Restrukturisasi Utang Jadi Opsi Hadapi Financial Distress, Ini Aspek Hukum dan Pemicunya
Sebelum menentukan skema restrukturisasi, kreditur perlu terlebih dahulu menilai kondisi debitur. Pe...
Paradigma Rescue Oriented: Membedah Urgensi PKPU bagi Keberlanjutan Layanan Publik BUMN
Masih terdapat kerancuan oleh negara terhadap posisi dari BUMN ketika menghadapi kepailitan. Hal ter...
Urgensi Pengadilan Niaga Syariah, Solusi Dualisme Yurisdiksi Kepailitan dan PKPU
Secara yuridis masih terdapat konflik norma terkait kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara ke...
Kewenangan OJK Mengajukan Kepailitan Terhadap Bank
Menurut Pasal 2 ayat (3) UU 37/2004, jika debitor merupakan bank, permohonan pailit hanya dapat dia...
Alasan Permohonan Pailit oleh Buruh Kandas di Pengadilan Niaga
Praktik peradilan menunjukkan adanya sejumlah permohonan pailit pekerja yang ditolak karena terganja...














