Putusan MK Soal Kerugian Negara Dinilai jadi Angin Segar ASN Mengambil Keputusan dan Diskresi
Bayang-bayang pemidanaan yang menghambat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengambil keputusan dan d...
Dissenting Opinion di Putusan MK: Arsul Sani Nilai Pasal 292 UU Kepailitan Ambigu
Arsul menyoroti penggunaan frasa Pasal 286 dalam Pasal 292 UU 37/2004 yang menurutnya ambigu dan tid...
Putusan MK dan Status Jakarta: Antara Kepastian Konstitusi dan Realitas Politik
Putusan MK mengenai status Jakarta menunjukkan bahwa dalam negara hukum, kepastian konstitusional ha...
Babak Baru Transparansi Pengelolaan Harta Pailit oleh Kurator
Pada akhirnya, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 harus dipahami sebagai babak baru dalam praktik hukum...
Quo Vadis Penghitungan Keuangan Negara Pasca Putusan MK No. 28/PUU-XXIV/2026
Meskipun BPK memegang peran sentral pascaputusan MK, kewenangan BPKP dan ahli lainnya dalam ranah ad...
SE Kejagung Soal Kerugian Negara Pasca Putusan MK Dinilai Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Terbitnya SE Kejagung pasca putusan MK memperlihatkan bahwa Kejaksaan masih mencoba mempertahankan p...
Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK 66/2026: Administrasi vs Pidana Korupsi
Putusan MK 66/2026 mendahulukan/mengedepankan sanksi administratif (primum remedium). Sedangkan, pen...
Kelengkapan Administrasi Tak Cukup, Perusahaan Harus Antisipasi Risiko Pidana dalam Proyek Strategis
Perusahaan perlu sejak awal memetakan kemungkinan adanya potensi tindak pidana dalam setiap kegiatan...














