Tarik Ulur Tafsir Kerugian Negara: BPK, Kejagung, dan Putusan MK yang Diperdebatkan
Sejatinya aparat penegak hukum harus menjadikan putusan MK terbaru sebagai rujukan utama dalam pembu...
Prinsip BJR dan Inkonsistensi Penegakan Hukum Pasca Putusan MK soal Kerugian Negara
Praktik penegakan hukum di Indonesia mulai mengakomodasi prinsip BJR, meski penerapannya belum sepen...
Kejagung Terbitkan Surat Edaran, Tegaskan Auditor Kerugian Negara Tidak Hanya BPK
Surat Edaran yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febri...
Putusan MK dan Perlindungan Hukum Wilayah Konservasi
Alih-alih dijadikan bagian dari penjaga ekosistem, kelompok masyarakat adat justru ditinggalkan bahk...
Tafsir Baru MK atas Kerugian Keuangan Negara dalam UU Administrasi Pemerintahan
Implikasi dari putusan ini memperjelas dan menata kembali pemahaman mengenai konsep kerugian negara ...
Putusan MK 123/2025: Tafsir Pasal 14 UU Tipikor dan Batas Konstitusional Penegakan Hukum Tipikor Lintas Sektoral
Putusan MK Nomor 123/PUU-XXIII/2025 adalah putusan yang berani dan progresif dalam konteks pemberant...














