9 Catatan Koalisi Masyarakat Soal Materi Krusial dalam R-KUHAP
DPR dan pemerintah diminta tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU KUHAP dan lebih mengutamakan pen...
Perlunya Pengawasan dan Keseimbangan Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam RKUHAP
Pengawasan harus dilakukan dalam satu kerangka hukum yang sama, serta kewenangan lembaga penegak huk...
Pengawasan Lemah terhadap Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dinilai Ancaman
Luasnya kewenangan lembaga penegak hukum harus dimaknai sebagai ancaman karena berpotensi menyebabka...
6 Poin Krusial Catatan PBHI Untuk RKUHAP
Mencakup penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian perkara di luar pengadilan, saksi mahkota vs just...
Perkuat Advokat, Komisi III DPR Setuju Ketentuan RKUHAP Ini Dihapus
Seluruh fraksi di Komisi III DPR sepakat menghapus Pasal 142 ayat (3) RKUHAP yang intinya melarang a...
5 Catatan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RKUHAP
Pemasangan kamera pengawas di tempat pemeriksaan dan penahanan sifatnya tidak wajib. Penguatan peran...
RKUHAP Perlu Atur Keterlibatan Penuntut Umum dalam Proses Penyidikan Sedari Awal
Harus terdapat tanggungjawab bersama antara jaksa dan penyidik dalam penanganan perkara. Jaksa dapat...
Sejumlah Masukan soal Pengaturan Peran Advokat dalam RUU KUHAP
Antara lain upaya paksa, hakim pengawas, bukti dan data elektronik, restorative justice, pengertian...














