Setelah tuntas menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Komisi III DPR bakal membahas pada masa sidang berikutnya. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaharuan KUHAP, menilai secara umum RKUHAP ini belum menjawab masalah sistemik peradilan pidana.
Perwakilan koalisi dari YLBHI, Arif Maulana, mengatakan koalisi mencatat sedikitnya 5 hal yang perlu dicermati. Pertama, Komisi III mengklaim RKUHAP akan mencegah penyiksaan melalui pemasangan CCTV di setiap tempat pemeriksaan dan penahanan. Tapi Pasal 31 ayat (2) RUU mengatur pemasangan CCTV itu sifatnya tidak wajib. Apalagi ayat berikutnya menyebut kamera pengawas itu berada dalam penguasaan penyidik.
“Untuk tujuan checks and balances, kamera pengawas seharusnya dikelola oleh lembaga lain, terutama lembaga yang tidak terlibat pada perkara seperti rutan Ditjenpas,” kata Arif dikonfirmasi, Senin (24/03/2025).
Baca juga:
- Perlu Mekanisme Kontrol Penyelidik Bisa Upaya Paksa Sepanjang 'Perintah Penyidik'
- Komnas HAM dan Komnas Perempuan Serukan Perlindungan HAM Optimal Melalui RKUHAP
Menurut Arif rekaman tersebut merupakan bukti yang harus bisa diakses baik oleh penuntut umum dan tersangka jika membutuhkan. Jangan sampai rekamannya dikuasai hanya oleh penyidik, dan tanpa pengawasan. Pasal 31 ayat (4) RKUHAP, menyebut tersangka/terdakwa atas permintaan hakim bisa mengakses atau menggunakan rekaman kamera pengawas untuk kepentingannya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
Sayangnya RKUHAP tidak mengatur lebih lanjut mekanisme yang jelas bagaimana pemberian akses rekaman ini. Akses ini penting untuk menjamin hak tersangka/terdakwa dalam melakukan pembelaan. Mekanisme pemberian akses itu wajib diatur dalam RKUHAP.
Mencegah penyiksaan dan kekerasan menurut Arif bisa dicegah melalui check and balances sejak awal penangkapan dan penahanan. Sistem ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan imparsial yakni pengadilan. Tapi RKUHAP belum mengatur kewajiban untuk menghadirkan orang yang ditangkap agar secara otomatis dibawa ke hadapan hakim setelah misalnya 1x 24 jam ditangkap, untuk ditinjau proses penangkapan yang telah dilakukan dan kemudian ditentukan perlu tidaknya penahanan.
















