Melalui PP 21/2021, Penataan Ruang Tingkat Daerah Diharapkan Lebih Mudah
Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada PP 21/2021 dalam Pasal 60 sampai 84 yaitu jangka wa...
Peluang Hukum Mempersoalkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Majelis hakim bisa menggunakan penafsiran otentik untuk menyatakan suatu norma hukum RTRW bertentang...
Ini Pokok-pokok RPP Sektor Pertanahan, Tata Ruang, PSN, KEK, dan Informasi Geospasial
Pemerintah berharap semua menjadi lebih mudah atau singkat setelah adanya UU Cipta Kerja atau aturan...
Hindari Konflik, Partisipasi Publik Dibutuhkan dalam Perencanaan Tata Ruang
Selama ini, masyarakat bahkan kepala daerah minim pengetahuan tentang tata ruang sehingga UU Cipta K...
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Bisa Bereskan "Ranjau-ranjau" Regulasi
Undang-Undang ini disusun dengan normal pada saat pandemi Covid-19. Namun perhatian publik tersita p...
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Permudah Perizinan Berbasis RDTR
Perlu ditopang Rencana Detail Tata Ruang yang kuat.
Perpres Tata Ruang, Pemantapan Jakarta Sebagai Pusat Ekonomi
Perpres No. 60 Tahun 2020 merupakan pemantapan Jakarta sebagai pusat kota dan ekonomi, tidak mempert...
Penolakan Rencana Penghapusan AMDAL dan IMB Semakin Meluas
Penghapusan AMDAL dan IMB akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup.














