Uang kehadiran yang Anda sebutkan merupakan&nbsp;tunjangan tidak tetap&nbsp;karena dihitung berdasarkan kehadiran Anda.&nbsp;Tunjangan tidak tetap tidak termasuk komponen upah minimum, sehingga hanya upah pokok Anda yang terhitung sebagai komponen upah minimum.

Lantas, bolehkah besaran upah pokok di bawah upah minimum?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Upah Pokok di Bawah Upah Minimum?

Istilah UMR atau Upah Minimum Regional tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat I (provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk tingkat II (kabupaten/kota). UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

Jika dalam suatu daerah telah diatur besar UMK, maka&nbsp;yang berlaku adalah UMK. Mengapa demikian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

UMP yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun ke bawah, dan upah minimum tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023.

Cek Daftar Lengkap UMP 2023 se-Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Istimewa

Menaker menekankan formula yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Melihat Besaran UMP Tahun 2023 di 33 Provinsi 

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa

Kemnaker diminta memperhatikan pentingnya pembahasan UMP dengan mempertimbangkan tingkat atau angka inflasi terakhir yang terjadi di Indonesia agar dapat ditentukan secara bijak besaran UMP yang sesuai demi kesejahteraan buruh maupun pengusaha.



Penetapan UMP 2023 Harus Pertimbangkan Kemampuan Pengusaha dan Kebutuhan Buruh

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat. Foto: Istimewa

Kenaikan UMP Jakarta tahun 2023 sebesar 5,6 persen dinilai tidak mampu membantu buruh memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Serikat Buruh Desak Gubernur Revisi Kenaikan UMP Jakarta Tahun 2023

Ilustrasi upah minimum 

Kadin Jakarta lebih mengutamakan rasionalisasi ketimbang mengikuti PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam mengusulkan kenaikan UMP Jakarta karena melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi mencapai 5 persen.

Kadin Jakarta: Kenaikan UMP Jakarta 5,6 Persen Diharapkan Bisa Diterima Semua Pihak

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah. Foto: Istimewa

Mulai dari perluasan penrima manfaat Kartu Pekerja Jakarta, program JakPreneur, pelatihan kerja, dan perluasan program transportasi gratis bagi buruh.

Selain Kenaikan UMP, Pemprov Jakarta Beberkan 4 Kebijakan Sejahterakan Buruh 

Beranda

Home

upah-minimum-provinsi

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#upah minimum provinsi