Advokat Uji Materil Pasal Persetujuan UU PDP Usai Data Pribadi Dicatut Pinjol
Akibat penyalahgunaan data pribadi tanpa izin, pemohon mengalami banyak kerugian. Mulai dari tergang...
Mengulas Kembali UU PDP, dari Perkembangan hingga Hak atas Pelindungan Data Pribadi
Meski disebut agak terlambat dibanding sejumlah negara lain dalam menghadirkan regulasi khusus menge...
Ahli Minta MK Pertahankan Pasal 56 UU PDP, Keberlakuan Hukum Indonesia Secara Ekstrateritorial
Ahli, akademisi FH UI merekomendasikan Mahkamah mempertahankan Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4) ...
Menanti Disahkannya Aturan Turunan UU PDP
Komdigi optimistis RPP UU PDP akan disahkan dalam waktu dekat dan sedang menunggu klarifikasi dari S...
Pasal 56 UU PDP Dinilai Belum Memadai Melindungi Subjek Data Pribadi
Perjanjian internasional dapat memperkuat kedaulatan digital. Pasal 56 UU PDP belum mengatur ketat t...
Badan Pelindungan Data Pribadi Segera Terbentuk
Pembahasan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP") tentang Pelindungan Data Pribadi ("PDP") d...
Ahli Sebut Frasa Melawan Hukum UU PDP Berpotensi Mengkriminalisasi Jurnalis, Akademisi dan Pekerja Seni
Sebab Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak mengatur pengecualian pengungkapan data pribadi dalam kerja-ker...
Kasus 'Bjorka' Harus Tuntas Agar Korban Dapat Mengakses Ganti Kerugian
UU PDP mengatur mekanisme pidana, administrasi, dan perdata dalam penegakan hukum terhadap pelanggar...














