Sementara itu, hingga 24 Maret 2017, baru 44 KUPVA yang telah mengajukan izin, 59 KUPVA berminat untuk mengajukan perizinan, dan tujuh telah menutup usahanya. "Jadi, yang 680 ini yang belum jelas apakah mau ditutup atau tetap buka. Kami mohon mereka segera mengambil sikap," kata Eni saat paparan ke awak media di Kantor Polda Jawa Tengah, Semarang.
Dari segi kuantitas, jumlah KUPVA tak berizin didominasi oleh KUPVA yang beroperasi di Pulau Jawa sebanyak 416 KUPVA. Kemudian diikuti oleh Sumatera dengan jumlah KUPVA tak berizin mencapai 184 KUPVA. Di Bali dan Nusa Tenggara KUPVA tak berizin mencapai 90 KUPVA, Kalimantan 82 KUPVA, dan Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya ada 11 KUPVA.
Terkait hal ini, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Dalam aturan itu ditegaskan, tanggal 7 April 2017 merupakan batas akhir operasi bagi KUPVA BB yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke BI. (Baca Juga: BI: Money Changer Ilegal Rentan Money Laundering)
BI juga memerintahkan kepada penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin untuk menghentikan kerjasama dan transaksi dengan pelaku yang tidak berizin dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. Apabila sampai tenggat tersebut masih ada KUPVA yang tidak berizin, bank sentral akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usahanya.
"Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha," ujar Eny.
Sebelumnya, aparat penegak hukum mulai menyorot usaha KUPVA BB atau money changer. Bahkan, sejumlah institusi sudah mengendus adanya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan skema yang dimiliki oleh KUPVA BB. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). (Baca Juga: Penegak Hukum Mulai Bidik Tindak Pidana yang Manfaatkan Money Changer Ilegal)
BNN mencatat ada indikasi praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan narkotika melalui sektor jasa keuangan. Sejauh ini, BNN baru mau memberikan sedikit informasi khususnya mengenai penyalahgunaan KUPVA BB sebagai wadah melakukan TPPU yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai Rp3,6 triliun. Total nilai tersebut khusus untuk KUPVA BB yang tidak memiliki izin dari BI.