Komisi XI DPR masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beragam masukan diberikan para calon melalui penyampaian visi misi mereka di hadapan anggota dewan. Salah satunya, harapan agar BPK memberikan porsi besar kepada audit kinerja.
“Pemeriksaan kinerja, persentasenya masih kecil jika dibandingkan jenis pemeriksaan lain, yakni laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata calon Anggota BPK Mahendro Sumardjono di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (8//9).
Menurutnya, dengan fokus memeriksa kinerja, ia yakin ke depan dapat memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga terkait maupun menghasilkan keputusan yang lebih baik sehingga program dan kegiatan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
“Pemeriksaan kinerja selama ini pendekatannya masih terbatas, yakni mikro teknis, seperti ekonomis, efisiensi dan efektifita,” katanya.
Menurutnya, perluasan area pemeriksaan kinerja juga harus diperbesar lagi. Atas dasar itu, ia mengusulkan agar pendekatan pemeriksaan kinerja dilakukan melalui makro strategis. Tujuannya tak hanya untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dijalankan, tapi bagaimana kebijakan tersebut dibuat.
“Perluas tujuan pemeriksaan kinerja, dalami daampak kebijakan dan analisa masalah publik,” kata Mardjono yang sekarang menjabat sebagai Inspektorat Utama BPK ini.
Selain itu, ia mengusulkan agar penggunaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dioptimalkan. Bahkan, jangka waktu untuk pemeriksaan kinerja juga diusulkan agar ditambah. Sebelumnya, pemeriksaan kinerja dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pada semester II. Sedangkan pada semester I tiap tahun, dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Namun, ia mengusulkan agar waktu pemeriksaan kinerja ditambah mulai dari Januari hingga Desember tiap tahunnya.
Calon Anggota BPK lainnya, Syafri Adnan Baharuddin mengusulkan hal yang sama. Menurutnya, kebijakan pemeriksaan bukan hanya dilandasi dengan paradigma bahwa audit merupakan sebuah kewajiban semata. Melainkan, sebagai sebuah kebutuhan, sehingga audit tidak lagi fokus pada output tapi juga manfaat yang dirasakan oleh auditee (pihak yang diaudit) dan masyarakat luas.
“Dalam konteks pemeriksaan kinerja inilah perlu segera diterapkan policy audit sebagai upaya dari BPK, sebagai garda terdepan dalam pencapaian good governance melalui akuntabilitas dan transparansi sistem penyelenggaraan pemerintahan,” kata Syafri yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk WTO di Jenewa ini.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja yang selama ini dilakukan BPK masih memiliki sejumlah kelemahan. Baik dari aspek perencanaan sstrategis, maupun pelaksanaan sehingga berdampak pada kualitas hasil pemeriksaan. “Belum sesuai standar pemeriksaan kinerja maupun harapan serta kebutuhan para pemilik kepentingan,” katanya.
Syafi menilai, pemeriksaan kinerja memiliki dampak untuk mencegah terjadinya kerugian di masa akan datang. “Rekomendasi pemeriksaan kinerja tidak lagi mengutamakan pada upaya penindakan dan recovery kerugian negara, tapi memperbaiki sistem untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan,” tuturnya.
Ia juga tak akan menolak jika kinerja BPK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Seperti halnya laporan keuangan BPK yang selama ini diaudit KAP. “Kalau sudah diperiksa laporan keuangan oleh KAP, saya setujua juga diperiksa laporan kinerja oleh KAP,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR Kamaruddin Sjam sepakat bahwa pemeriksaan kinerja memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kerugian negara. Hal ini sudah dirasakan dewan sejak lama. Maka itu, dewan memberikan porsi anggaran besar untuk BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja.
“Kita tahun ini sudah memberikan anggaran besar untuk BPK melakukan pemeriksaan kinerja. Tapi BPK sendiri yang tidak maksimal,” tutup politisi dari Partai Golkar itu.
“Pemeriksaan kinerja, persentasenya masih kecil jika dibandingkan jenis pemeriksaan lain, yakni laporan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata calon Anggota BPK Mahendro Sumardjono di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (8//9).
Menurutnya, dengan fokus memeriksa kinerja, ia yakin ke depan dapat memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga terkait maupun menghasilkan keputusan yang lebih baik sehingga program dan kegiatan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
“Pemeriksaan kinerja selama ini pendekatannya masih terbatas, yakni mikro teknis, seperti ekonomis, efisiensi dan efektifita,” katanya.
Menurutnya, perluasan area pemeriksaan kinerja juga harus diperbesar lagi. Atas dasar itu, ia mengusulkan agar pendekatan pemeriksaan kinerja dilakukan melalui makro strategis. Tujuannya tak hanya untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dijalankan, tapi bagaimana kebijakan tersebut dibuat.
“Perluas tujuan pemeriksaan kinerja, dalami daampak kebijakan dan analisa masalah publik,” kata Mardjono yang sekarang menjabat sebagai Inspektorat Utama BPK ini.
Selain itu, ia mengusulkan agar penggunaan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dioptimalkan. Bahkan, jangka waktu untuk pemeriksaan kinerja juga diusulkan agar ditambah. Sebelumnya, pemeriksaan kinerja dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yakni pada semester II. Sedangkan pada semester I tiap tahun, dilaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. Namun, ia mengusulkan agar waktu pemeriksaan kinerja ditambah mulai dari Januari hingga Desember tiap tahunnya.
Calon Anggota BPK lainnya, Syafri Adnan Baharuddin mengusulkan hal yang sama. Menurutnya, kebijakan pemeriksaan bukan hanya dilandasi dengan paradigma bahwa audit merupakan sebuah kewajiban semata. Melainkan, sebagai sebuah kebutuhan, sehingga audit tidak lagi fokus pada output tapi juga manfaat yang dirasakan oleh auditee (pihak yang diaudit) dan masyarakat luas.
“Dalam konteks pemeriksaan kinerja inilah perlu segera diterapkan policy audit sebagai upaya dari BPK, sebagai garda terdepan dalam pencapaian good governance melalui akuntabilitas dan transparansi sistem penyelenggaraan pemerintahan,” kata Syafri yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk WTO di Jenewa ini.
Menurutnya, pemeriksaan kinerja yang selama ini dilakukan BPK masih memiliki sejumlah kelemahan. Baik dari aspek perencanaan sstrategis, maupun pelaksanaan sehingga berdampak pada kualitas hasil pemeriksaan. “Belum sesuai standar pemeriksaan kinerja maupun harapan serta kebutuhan para pemilik kepentingan,” katanya.
Syafi menilai, pemeriksaan kinerja memiliki dampak untuk mencegah terjadinya kerugian di masa akan datang. “Rekomendasi pemeriksaan kinerja tidak lagi mengutamakan pada upaya penindakan dan recovery kerugian negara, tapi memperbaiki sistem untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi penyimpangan,” tuturnya.
Ia juga tak akan menolak jika kinerja BPK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Seperti halnya laporan keuangan BPK yang selama ini diaudit KAP. “Kalau sudah diperiksa laporan keuangan oleh KAP, saya setujua juga diperiksa laporan kinerja oleh KAP,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR Kamaruddin Sjam sepakat bahwa pemeriksaan kinerja memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kerugian negara. Hal ini sudah dirasakan dewan sejak lama. Maka itu, dewan memberikan porsi anggaran besar untuk BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja.
“Kita tahun ini sudah memberikan anggaran besar untuk BPK melakukan pemeriksaan kinerja. Tapi BPK sendiri yang tidak maksimal,” tutup politisi dari Partai Golkar itu.