Indonesia dan sembilan negara ASEAN mengggagas dan berusaha membuat ASEAN Cross-Border Insolvency Regulation. Regulasi ini menjadi salah satu solusi bagi kurator untuk menyelesaikan persoalan kepailitan yang asetnya melintasi batas-batas negara ASEAN.
Ada kemungkinan ketika para debitor dinyatakan pailit, diketahui asetnya berada di luar negeri. Masalah muncul karena secara hukum putusan kepailitan Indonesia tidak berlaku di luar negeri. Akibatnya, kurator Indonesia kesulitan menjalankan kewajiban mengurus boedel pailit. Begitu pula sebaliknya. Kurator luar negeri tidak dapat menyita aset debitor luar negeri yang ada di Indonesia.
Keruwetan persoalan kepailitan akan semakin bertambah ketika kerjasama ekonomi ASEAN dimulai pada 2015. Sebab, pergerakan bisnis tidak hanya di sektor dalam negeri, tetapi para pebisnis harus bermain di kancah ASEAN. Sehingga, tak heran jika pelaku usaha memiliki harta di luar negeri.
Namun, dalam berbisnis, pengusaha tidak selalu beruntung. Kadang kala, ada pengusaha yang perusahaannya harus dipailitkan. Ketika itulah, persoalan kepailitan terjadi. “Dimana akan dipailitkan dan bagaimana kurator akan mengurus harta debitor jika lintas negara?” tutur Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Ricardo Simanjuntak dalam seminar kepailitan di Jakarta, Kamis (25/7).
Permasalahan ini akan teratasi jika tidak ada batas-batas negara. Para kurator dapat bertugas tanpa terhambat dengan kedaulatan negara dan adalah tidak mungkin untuk mempersatukan wilayah secara politik. Namun, bukanlah suatu keniscayaan untuk mempersatukan hukum kepailitan wilayah ASEAN dengan memperkuat kerjasama ekonomi, yaitu ASEAN Cross-Border Insolvency Regulation.
Kesulitan serupa juga menjadi pemikiran awal lahirnya European Cross-Border Insolvency Law. Regulasi ini telah lahir pada 2001. Masyarakat Eropa memerlukan waktu 35 tahun untuk mengkaji, menganalisis, dan mengembangkan ide untuk mengurangi persoalan sita aset debitor dalam kepailitan. Ricardo menduga ASEAN bisa lebih cepat sekitar 15 tahun ke depan. “Topik-topik untuk mempersatukan hukum kepailitan wilayah ASEAN ini adalah keniscayaan yang pasti akan hadir,” lanjutnya lagi.
Kurator Andrey Sitanggang juga melihat regulasi yang digagas adalah sebuah jalan mempermudah kerja kurator dalam menyita aset debitor di luar negeri. Tanpa cross border, hukum kepailitan Indonesia tidak akan berlaku di negara lain sebagaimana dengan prinsip sovereignity masing-masing negara. ”Butuh sebuah konvensi untuk mengatur itu,” lanjutnya.