Kementerian Pendidikan, Kebudayaaan, Riset, dan Teknologi, menerbitkan kebijakan transformasi pendidikan tinggi melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.754/P/2020 tentangn IKU PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 mengatur ada 8 IKU.
Pertama, kesiapan kerja lulusan. Kedua, Mahasiswa di luar kampus. Ketiga, dosen di luar kampus. Keempat, kualifikasi dosen. Kelima, penerapan riset dosen. Keenam, kemitraan program studi. Ketujuh, pembelajaran dalam kelas. Kedelapan, akreditasi internasional.
Implementasi IKU menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat kerja Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN (BKS FH PTN) Wilayah Barat yang diselenggarakan 29 Februari sampai 2 Maret 2024 di Karawang, Jawa Barat. Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) sebagai tuan rumah kegiatan rapat kerja itu berbagi pengalaman dalam menjalankan IKU yang dimandatkan pemerintah.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unsika, Prof Saryono mengatakan IKU digunakan sebagai performansi perguruan tinggi untuk menentukan klasifikasi perguruan tinggi serta dukungan sumberdaya dan anggaran yang akan difasilitasi Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek.
“Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi, serta memastikan tujuan pendidikan nasional tercapai,” katanya dalam kegiatan rapat kerja BKS FH PTN Wilayah Barat di Karawang, Kamis (29/02/2024).
Baca juga:
- Melihat Materi yang Dibahas dalam Raker BKS Dekan FH PTN Wilayah Barat
- Esensi Kerja Sama Lintas FH PTN Demi Memajukan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia
- Hukumonline Teken Nota Kesepahaman dengan BKS Dekan FH PTN Terkait University Solutions
Prof Saryono berpendapat, program studi ilmu hukum punya andil dalam menyukseskan pencapaian IKU. Misalnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa hukum. Seperti magang di pengadilan, kejaksaaan, kantor advokat dan lainnya. Serta dosen menjadi ahli dalam persidangan.