Sosok mantan hakim bersahaja ini menegaskan ada dua tanggung jawab berat yang harus diemban yakni jabatan hakim itu sendiri dan menjaga nama baik almamater FH UI. “Anda akan masuk ke dalam suatu institusi peradilan, khususnya aktor tunggalnya namanya hakim, yang masih coreng moreng di hadapan publik, semua berharap Anda sebagai pembaharu,” lanjut Ansyahrul member nasehat.
Ia berpesan menjadi hakim harus selalu sadar tengah mengemban jabatan transendental. Hukum sebagai produk peradaban tak lepas dari agama dan budaya yang membentuk peradaban manusia. “Hakim itu ndak bisa dilepaskan akarnya dari agama, apapun agama Anda, peradilan adalah milik Tuhan, hakim bersumpah atas nama Tuhan dalam memutuskan,” kata dia.
Menurut Ansyahrul, 24 jam sehari hakim bekerja dalam proses menegakkan keadilan atas nama Tuhan. “Berarti selalu dalam proses menegakkan perintah Allah, selalu dalam proses jihad fii sabilillah,” jelasnya.
Ia mewanti-wanti dalam budaya dan agama manapun selalu memuliakan peran hakim. Bahkan, dalam ajaran agama Islam disebutkan ada peluang 1 banding 3 diantara para hakim untuk bisa masuk surga jika adil. “Kuncinya komitmen, kita menjadi hakim bukan pilihan kita, tetapi dipilih Tuhan, pengadilan itu milik Allah, ada campur tangan Tuhan tidak bisa tidak,” ujarnya mengingatkan.
Karena itu, Ansyahrul menilai status seorang hakim bergantung keteguhannya menegakkan keadilan dan menjaga kejujurannya (hati nurani). “Engkau garam dunia, apabila garam sudah menjadi hambar, dengan apalagi dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang untuk diinjak-injak. Hakim yang kehilangan keadilan dan kejujuran sama dengan garam yang tidak asin lagi, pantasnya untuk apa?” kata Ansyahrul mengutip isi Injil Perjanjian Baru.
Hakim senior ini juga mengingatkan agar menjadi hakim tidak tergiur dengan godaan harta benda. “Cari nama baik, nanti rezeki mengikuti,” pesannya.
Hadir pula memberikan pembekalan dosen FH UI yang pernah menjabat komisioner Ombudsman, Hendra Nurtjahyo. Kepada para calon hakim ini ia mengingatkan agar tidak terjebak pada pendekatan legisme warisan tradisi hukum kolonial.