Resmi sudah Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato pertamanya di Gedung MPR, Senin (20/10), mereka berjanji akan mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim.
“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Jokowi.
Di hadapan ratusan anggota MPR serta tamu dan sejumlah mantan presiden serta pejabat tinggi negara sahabat, Jokowi mengungkapkan optimisnya memimpin negara agar menjadi lebih baik lima tahun ke depan.
Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Dikatakan Jokowi, potensi sumber daya alam di bawah laut amat berlimpah. Itu pun belum dimaksimalkan dan digali demi kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintahan di bawah tampuk kepemimpinanya mengupayakan menggali potensi sumber daya laut.
“Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Indonesia hadir di antara bangsa-bagsa dengan kehormatan dan martabat dan harga diri. Menurutnya, Indonesia mesti menyusun peradaban secara mandiri. Ia berpandangan, bangsa yang besar serta kreatif ikut memberikan sumbangan nilai keluhuran bagi peradaban global.
“Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, pembangunan poros maritim dan tol laut diharapkan ramah lingkungan dan memanusiakan manusia. Sebab, selama ini sering terlihat kepentingan masyarakat kecil tersingkir atas nama pembangunan. Pelanggaran HAM itu semakin meningkat sejak pemerintah SBY menggulirkan kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dia mengingatkan agar pemerintah baru memperbaiki kebijakan tersebut.
“Kami mengingatkan agar pembagunan yang dijalankan pemerintah baru harus mengutamakan perlindungan ekologi dan HAM. Kami harapkan pembangunan berbasis HAM,” kata Bahrain.
Koordinator pendidikan dan penguatan jaringan Kiara, Selamet Daroyni, menekankan agar pemerintah Jokowi-JK jangan meneruskan program MP3EI. Program ini dia yakini merusak lingkungan dan menyebabkan bencana.
Dalam mengimplementasikan poros maritim dan tol laut, Selamet mencatat ada banyak kebijakan yang harus direvisi. Misalnya, UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturanini membuka peluang korporasi asing menguasai SDA yang ada di laut Indonesia.
Padahal, untuk membangun poros maritim, yang utama adalah mensejahterakan nelayan dan penduduk di pesisir dan pulau kecil. “Kami tegaskan kalau mau menjadikan Indonesia poros maritim, pemerintah harus mengutamakan bagaimana menyejahterakan nelayan. Itu yang harus diprioritaskan,” tukasnya.
Dioptimalkan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Abdul Kadir, Karding mengatakan potensi maritim perlu dioptimalkan dengan membangun poros maritim. Atas dasar itu, perlu dibentuk kementerian yang membidangi maritim. Ia meyakini parlemen bakal mendorong anggaran dalam bidang maritim. Ia berharap Indonesia ke depan menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.
“Kemudian sumber daya alam hayati dan non hayati dikelola secara maksimal dan mendatangkan devisa yang cukup banyaak. Sekaligus diperhitungkan sebagai pertahanan dan keamanan di asia pasifik dan internasional dari sisi kelautan,” ujar mantan Wakil Ketua Baleg DPR periode 2009-2014 lalu.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (F-PDIP), Arief Wibowo, mengamini pandangan Jokowi. Menurutnya, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim perlu adanya kerjasama dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. “Memang prioritas Jokowi pada kebijakan maritim,” ujarnya.
“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Jokowi.
Di hadapan ratusan anggota MPR serta tamu dan sejumlah mantan presiden serta pejabat tinggi negara sahabat, Jokowi mengungkapkan optimisnya memimpin negara agar menjadi lebih baik lima tahun ke depan.
Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Dikatakan Jokowi, potensi sumber daya alam di bawah laut amat berlimpah. Itu pun belum dimaksimalkan dan digali demi kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintahan di bawah tampuk kepemimpinanya mengupayakan menggali potensi sumber daya laut.
“Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya mengembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Indonesia hadir di antara bangsa-bagsa dengan kehormatan dan martabat dan harga diri. Menurutnya, Indonesia mesti menyusun peradaban secara mandiri. Ia berpandangan, bangsa yang besar serta kreatif ikut memberikan sumbangan nilai keluhuran bagi peradaban global.
“Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, pembangunan poros maritim dan tol laut diharapkan ramah lingkungan dan memanusiakan manusia. Sebab, selama ini sering terlihat kepentingan masyarakat kecil tersingkir atas nama pembangunan. Pelanggaran HAM itu semakin meningkat sejak pemerintah SBY menggulirkan kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dia mengingatkan agar pemerintah baru memperbaiki kebijakan tersebut.
“Kami mengingatkan agar pembagunan yang dijalankan pemerintah baru harus mengutamakan perlindungan ekologi dan HAM. Kami harapkan pembangunan berbasis HAM,” kata Bahrain.
Koordinator pendidikan dan penguatan jaringan Kiara, Selamet Daroyni, menekankan agar pemerintah Jokowi-JK jangan meneruskan program MP3EI. Program ini dia yakini merusak lingkungan dan menyebabkan bencana.
Dalam mengimplementasikan poros maritim dan tol laut, Selamet mencatat ada banyak kebijakan yang harus direvisi. Misalnya, UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturanini membuka peluang korporasi asing menguasai SDA yang ada di laut Indonesia.
Padahal, untuk membangun poros maritim, yang utama adalah mensejahterakan nelayan dan penduduk di pesisir dan pulau kecil. “Kami tegaskan kalau mau menjadikan Indonesia poros maritim, pemerintah harus mengutamakan bagaimana menyejahterakan nelayan. Itu yang harus diprioritaskan,” tukasnya.
Dioptimalkan
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Abdul Kadir, Karding mengatakan potensi maritim perlu dioptimalkan dengan membangun poros maritim. Atas dasar itu, perlu dibentuk kementerian yang membidangi maritim. Ia meyakini parlemen bakal mendorong anggaran dalam bidang maritim. Ia berharap Indonesia ke depan menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.
“Kemudian sumber daya alam hayati dan non hayati dikelola secara maksimal dan mendatangkan devisa yang cukup banyaak. Sekaligus diperhitungkan sebagai pertahanan dan keamanan di asia pasifik dan internasional dari sisi kelautan,” ujar mantan Wakil Ketua Baleg DPR periode 2009-2014 lalu.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (F-PDIP), Arief Wibowo, mengamini pandangan Jokowi. Menurutnya, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim perlu adanya kerjasama dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. “Memang prioritas Jokowi pada kebijakan maritim,” ujarnya.