Rabu, 04 September 2013

Program MP3EI Terhambat Kepastian Lahan

ANT


Masalah lahan yang tumpang tindih dan penyelesaian berlarut-larut karena tidak ada kepastian tata ruang menyebabkan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, kata seorang legislator.


"Terdapat sejumlah hal yang tidak sesuai harapan sehingga program MP3EI alami perlembatan," kata Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Arif Budimanta dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu(4/9).


Dikatakannya, perlambatan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga dialami soal izin yang diperlukan terlalu banyak dan memerlukan birokrasi yang panjang serta berbelit-belit.


Juga kepastian pembiayaan mengingat dengan proses pelemahan ekonomi dunia dan defisit neraca pembayaran Indonesia membuat investor berfikir ulang untuk menanamkan modalnya.


"Pada dasarnya MP3EI telah gagal sejak awal karena program-programnya tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan jangka panjang. Kita tentunya tidak berharap jargon percepatan dalam MP3EI akhirnya berubah menjadi perlambatan," katanya.



Dia mengusulkan ada baiknya pemerintah sungguh-sungguh mengevaluasi soal ini dengan memutus dan menyelesaikan segala persoalan yang menjadi faktor penghambat jalannya program dengan para pemangku kepentingan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua