“Ini dibutuhkan kerja dan tekad yang tidak ada akhirnya agar keadaan dunia peradilan semakin membaik. Ikhtiar bersama untuk tetap menjaga peradilan yang bersih harus tetap dirawat,” sarannya.
Di acara yang sama, mantan Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan dukungan publik terhadap jalannya reformasi peradilan harus diperjuangkan oleh para aparat peradilan sendiri. “Dukungan publik itu tidak bisa datang sendiri tanpa ada upaya para hakim sendiri,” katanya.
Menurutnya, untuk meraih dukungan publik ini yang pertama dilakukan para hakim harus menjaga integritas dan perilakunya yang diwujudkan dengan sikap yang bersih, jujur, adil, dan profesional. Sebab, sikap bersih dan jujur ini masih menjadi barang langka di lembaga peradilan. Independensi hakim dinilai belum sepenuhnya terwujud karena masih ada hakim yang masih menerima suap terkait perkara yang ditangani.
“Kalau sikap ini bisa dilakukan seluruh aparat peradilan, saya kira dukungan publik akan datang sendirinya,” kata Harifin.
Dia menceritakan saat masih menjabat sebagai ketua MA, ada laporan dari masyarakat yang memprotes sebuah putusan peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan. Sebab, dalam putusan PK itu tidak ada pertimbangan hukumnya sama sekali, alasan kenapa putusan itu dikabulkan. “Dari fakta ini sangat sulit lembaga peradilan memperoleh dukungan publik.”
Makanya, dirinya mencoba memberlakukan sistem kamar di MA untuk menghindari inkonsistensi dalam penjatuhan putusan. Soalnya, semua perkara yang masuk ditangani hakim agung yang memang ahli di bidangnya, sehingga diharapkan hakim agung lebih profesional. “Jadi semuanya berpulang kepada kemauan aparat peradilan ini sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat peradilan asal Belanda, Sabastian Pompe memandang kondisi reformasi peradilan sudah lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu. Misalnya, sebelumnya putusan pengadilan belum dipublikasikan dan informasi lembaga peradilan sulit diakses publik. “Jadi kalau kita lihat 10 tahun lalu, sebetulnya sudah ada kemajuan,” kata Sabastian.
Ia menyarankan agar reformasi peradilan harus tetap berjalan dengan berbagai program yang sudah dicanangkan dalam cetak biru MA Tahun 2010-2035. “Ini perlu dukungan pemerintah,” katanya.