Sedangkan Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengeluhkan mengenai akurasi data yang tidak dimiliki oleh DJP. Bagi DJP yang paling penting adalah data produksi, ekspor, penjualan karena DJP tidak dalam kapasitas menghitung produksi mengingat sistem bersifat self assestment, sehingga DJP bergantung pada instansi teknis di pusat dan daerah.
“Padahal sebagian besar data dalam IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak akurat, saat kami datangi pemiliknya tidak ada, lokasinya juga berbeda," ungkap Fuad.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto menjelaskan bahwa data produksi untuk menentukan royalti masih tergantung surveyor.
"Jadi saat dilakukan konfirmasi data selalu terjadi selisih, ditambah ada kekosongan aturan yaitu tidak ada peraturan menteri sebagai turunan UU dan ada pembiaran karena seharusnya ada sesutu yang bisa dilakukan tapi belum dikerjakan dan regulasi PNPB yang harus disinkronisasi kembali," kata Roni.