Meski tak puas, Yani meminta KPK memperhatikan sektor migas dan pajak. Dia juga menagih bagaimana perkembangan penyelidikan KPK di sektor migas, apalagi terkait cost recovery.
“Logikanya, kalau cost recovery kita naik, maka lifting seharusnya meningkat. Tapi, saat ini cost recovery naik tapi lifting minyak kita menurun,” urainya.
Anggota Komisi III dari F-PDIP, Harry Witjaksono sependapat dengan Yani. Menurutnya, banyak diskresi pada pusat kekuasaan untuk sektor migas. “Kita menduga banyak permainan, termasuk sektor pertambangan terkait perizinan dan pajaknya. Kalau migas lebih pada kontrak,” imbuhnya.
Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika menambahkan DPR memiliki harapan besar KPK dapat membongkar kasus di sektor migas. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum, banyak celah dalam ‘perampokan keuangan negara’ di sekto migas. “Kalau mereka (KPK) bisa membongkar kasus migas, berapapun anggaran mereka minta kita berikan, karena sektor Migas itu banyak celahnya,” selorohnya.
Menanggapi itu, Samad meminta waktu untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III pada rapat berikutnya setelah Lebaran. “Karena banyak yang dijawab ala kadarnya,” paparnya.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi menargetkan total penerimaan minyak dan gas bumi antara AS$52,2 miliar-60,2 miliar atau setara Rp501 triliun-Rp584 triliun pada 2014.
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Jakarta, Sabtu (6/7), mengatakan bahwa penerimaan tersebut berasal dari minyak sebesar AS$31,4 miliar-37,8 miliar dan gas bumi AS$20,8 miliar-23 miliar. "Dari jumlah itu bagian penerimaan negara diperkirakan antara 26,6 miliar-34 miliar dolar," katanya.