Sebuah Gedung berlantai 8 dilengkapi dengan 1 basement masih berdiri kokoh di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Namun demikian, entitas pemilik bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1967 silam ini sejatinya sudah runtuh. Ya, gedung tersebut merupakan bekas kantor pusat Asuransi Bumi Asih Jaya yang sudah dinyatakan pailit pada 2017 silam dan berada di bawah pengawasan kurator.
Asuransi Bumi Asih Jaya hanyalah satu dari sekian banyak kasus pailit yang terjadi di Indonesia. Pada tahun yang sama, perusahaan jamu terkemuka yakni Nyonya Meneer turut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Lalu berselang satu tahun kemudian yakni pada 2018, giliran perusahaan teh merek ternama Sariwangi yang jatuh dalam pailit.
Terjadinya kepailitan atas sebuah perusahaan membuat perusahaan kehilangan kendali atas seluruh aset yang dalam hukum kepailitan sering disebut dengan boedel pailit. Saat kondisi ini terjadi, maka kurator menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membagi hasil penjualan boedel pailit kepada para kreditur, dengan izin hakim pengawas.
- Menelusuri Jejak Perlawanan Kriminalisasi Pengawas Boedel Pailit
- Mau Jadi Kurator Andal? Ini Tipsnya
- Petuah James Purba ke Advokat Muda Agar Sukses dalam Berkarier
Bagi kurator, menangani boedel pailit memiliki tantangan tersendiri. Tak mudah tentunya menyelesaikan penjualan aset perusahaan. Kurator bertanggung jawab atas seluruh aset perusahaan, termasuk menjaga value aset agar tidak merugi. Jika salah mengurus aset dan perusahaan mengalami kerugian, kurator adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Jangankan mendapat untung atas jasa yang mereka berikan, kurator bisa-bisa buntung.
Bagaimana bisa demikian? Penuturan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Imran Nating setidaknya bisa menjadi gambaran bagaimana rumitnya kurator menangani aset pailit. Seorang kurator, katanya, tidak hanya sekedar mencatat dan mencari harta pailit lalu mencocokkan tagihan lewat verifikasi, lalu menjualnya. Tapi lebih dari itu, kurator wajib menjaga kualitas aset agar nilainya tidak mengalami penurunan saat proses penjualan.
“Syukur-syukur bisa menaikkan nilai aset. Tapi ada konsekuensi biaya di sana,” ucap Imran kepada Hukumonline.