Manfaat Kartu Sistem Pembayaran Terintegrasi
Berita

Manfaat Kartu Sistem Pembayaran Terintegrasi

Menurut catatan Perbanas saat ini terdapat 115 bank di Indonesia telah menerbitkan secara bertahap kartu debet GPN Garuda sejak Maret 2018.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Gubernur BI Agus Martowardojo. Foto: SGP
Gubernur BI Agus Martowardojo. Foto: SGP

Bank Indonesia (BI) dan sejumlah bank di Indonesia meluncurkan kartu debet dan ATM berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Garuda secara bersama di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

 

"Kami juga mendengar dukungan penuh dari pemerintah bahwa GPN ini akan menjadi sistem yang akan membuat sistem pembayaram aman, efisien, dan lancar," kata Gubernur BI Agus Martowardojo seperti dikutip Antara.

 

GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Tujuannya, membangun ekosistem pembayaran ritel yang interkoneksi, interoperabilitas, serta mampu memproses transaksi secara domestik, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati efisiensi. Hingga April 2018, BI telah melakukan implementasi GPN dengan memberikan persetujuan penerbitan kartu berlogo GPN Garuda kepada 98 penerbit.

 

Agus menjelaskan peluncuran GPN merupakan momentum penting implementasi cetak biru sistem pembayaran Indonesia. GPN menghilangkan fragmentasi sistem melalui interoperabilitas antarpenyelenggara jasa sistem pembayaran. GPN menata ulang infrastruktur sistem pembayaran melalui penyelenggaraan lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services.

 

Ia juga mengatakan platform sistem pembayaran yang ada masih ekslusif dan juga belum saling terhubung, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem yang saling melayani. "Ilustrasi sederhananya adalah banyaknya deretan ATM di mal-mal dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir di supermarket," ucap Agus. Baca Juga: Perbankan Daerah Segera Implementasi Sistem Pembayaran Nasional

 

Fragmentasi tersebut melahirkan inefisiensi seperti biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi menjadi tinggi karena industri perbankan enggan berbagi layanan, misalnya untuk mesin ATM di satu lokasi.

 

Agus berpendapat investasi berlebih akibat inefisiensi tersebut dapat direlokasi ke daerah di penjuru Tanah Air yang masih kekurangan infrastruktur sistem pembayaran, sehingga bisa mendukung inklusi keuangan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait