Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersama sejumlah menteri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk menstabilkan harga pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) 2017. "Sudah dibentuk Satgas Pangan Mabes Polri dipimpin Irjen Pol Setyo Wasisto yang bergabung dengan instansi-instansi terkait," kata Kapolri di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (3/5).
Satgas tersebut akan melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), satgas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan.
Di tingkat daerah pun juga dibentuk Satgas Pangan Polda bersama sejumlah dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda. (Baca Juga: Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Diteken, Begini Isinya)
Selain pembentukan Satgas Pangan, dalam kesempatan itu Kapolri juga melakukan video conference dengan kapolda, gubernur, bupati dan walikota sejumlah daerah. Dari hasil video confeence tersebut, diketahui bahwa ketersediaan sembako di Tanah Air mencukupi hingga Lebaran.
"Suplai sembako aman. Ketersediaan sembako aman, persoalan rantai distribusi yang ada spekulan, penimbun, kartel sedang kami tangani bersama," katanya.
Tito memerintahkan para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda di seluruh daerah agar menindak tegas bila menemukan para kartel dan mafia pangan yang memainkan harga sembako. "Saya sudah sampaikan tadi kepada para Dirreskrimsus Polda, kalau ada pengungkapan kasus, segera diekspos untuk memberikan efek jera ke pelaku yang lain," katanya.
Pihaknya pun menegaskan tidak segan mencopot Dirreskrimsus Polda yang tidak bertindak saat terjadi kenaikan harga sembako. "Kalau ada harga sembako naik di daerah dan Dirreskrimsus tidak melakukan tindakan apa-apa, saya akan ganti direkturnya dalam waktu satu bulan. Saya cari orang yang bisa bertindak lebih keras lagi," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Koordinasi antarlembaga dan pembentukan satgas tersebut merupakan perwujudan dari perintah Presiden Joko Widodo yang meminta sejumlah menterinya agar menstabilkan harga sembako. (Baca Juga: Ini Dia Inpres Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan)
"Perintah dari presiden dalam rapat terbatas jelang Ramadhan dan Lebaran, beliau ingin harga sembako stabil sehingga kami sepakat dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, KPPU, Bulog, Bea Cukai untuk koordinasi dan konferensi video dengan daerah," katanya.
Sejumlah menteri yang ikut dalam konferensi video bersama Kapolri di Mabes Polri adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.
Para pejabat negara tersebut melakukan konferensi video dengan sejumlah kapolda, kapolres, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Gubernur, Wali Kota dan Bupati di beberapa daerah. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga turut mengikuti konferensi video tersebut dari Semarang, Jawa Tengah.
Satgas Pangan Mabes Polri akan dipimpin Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang akan dibantu dengan sejumlah pejabat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara Satgas Pangan di tingkat Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.
Wajib Daftar
Mendag Enggartiasto Lukita mewajibkan seluruh distributor dan subdistributor bahan kebutuhan pokok untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu upaya mencegah aksi spekulan harga menjelang Lebaran. "Distributor dan subdistributor wajib mendaftarkan diri, bisa secara online atau langsung," katanya usai melaksanakan video conference di markas Polda Jawa Tengah di Semarang.
(Baca Juga: Kewenangan Koordinasi Pengadaan Beras Bulog Pindah ke Kementerian Pertanian)
Selain itu, lanjut dia, para distributor tersebut juga wajib melaporkan posisi persediaan di gudangnya. Menurut dia, mekanisme tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan aksi spekulan jelang Lebaran. Ia menjelaskan jika muncul indikasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok, maka akan lebih mudah dalam mengeceknya. "Kita akan kontrol ulah spekulan yang coba mencari keuntungan," katanya.
Meski begitu, ia menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Lebaran mendatang tercukupi dengan pasokan yang lancar.Menurut dia, spekulan biasa menahan pasokan hingga harga naik. Melalui mekanisme ini, lanjut dia, maka akan lebih mudah dalam penindakannya. "Dengan adanya daftar ini maka akan lebih mudah mengetahui siapa yang bermain," katanya.
Adapun dalam penindakannya, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan kepolisian. "Kapolri sudah memerintahkan, kalau ada permainan akan ditindak keras," katanya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan telah disiapkan satuan tugas pangan yang dibentuk hingga tingkat polres. Satgas ini akan melakukan evaluasi kenaikan harga setiap dua pekan.
Satgas tersebut akan melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), satgas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan.
Di tingkat daerah pun juga dibentuk Satgas Pangan Polda bersama sejumlah dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda. (Baca Juga: Inpres Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Diteken, Begini Isinya)
Selain pembentukan Satgas Pangan, dalam kesempatan itu Kapolri juga melakukan video conference dengan kapolda, gubernur, bupati dan walikota sejumlah daerah. Dari hasil video confeence tersebut, diketahui bahwa ketersediaan sembako di Tanah Air mencukupi hingga Lebaran.
"Suplai sembako aman. Ketersediaan sembako aman, persoalan rantai distribusi yang ada spekulan, penimbun, kartel sedang kami tangani bersama," katanya.
Tito memerintahkan para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda di seluruh daerah agar menindak tegas bila menemukan para kartel dan mafia pangan yang memainkan harga sembako. "Saya sudah sampaikan tadi kepada para Dirreskrimsus Polda, kalau ada pengungkapan kasus, segera diekspos untuk memberikan efek jera ke pelaku yang lain," katanya.
Pihaknya pun menegaskan tidak segan mencopot Dirreskrimsus Polda yang tidak bertindak saat terjadi kenaikan harga sembako. "Kalau ada harga sembako naik di daerah dan Dirreskrimsus tidak melakukan tindakan apa-apa, saya akan ganti direkturnya dalam waktu satu bulan. Saya cari orang yang bisa bertindak lebih keras lagi," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Koordinasi antarlembaga dan pembentukan satgas tersebut merupakan perwujudan dari perintah Presiden Joko Widodo yang meminta sejumlah menterinya agar menstabilkan harga sembako. (Baca Juga: Ini Dia Inpres Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan)
"Perintah dari presiden dalam rapat terbatas jelang Ramadhan dan Lebaran, beliau ingin harga sembako stabil sehingga kami sepakat dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, KPPU, Bulog, Bea Cukai untuk koordinasi dan konferensi video dengan daerah," katanya.
Sejumlah menteri yang ikut dalam konferensi video bersama Kapolri di Mabes Polri adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf.
Para pejabat negara tersebut melakukan konferensi video dengan sejumlah kapolda, kapolres, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Gubernur, Wali Kota dan Bupati di beberapa daerah. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga turut mengikuti konferensi video tersebut dari Semarang, Jawa Tengah.
Satgas Pangan Mabes Polri akan dipimpin Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang akan dibantu dengan sejumlah pejabat kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara Satgas Pangan di tingkat Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.
Wajib Daftar
Mendag Enggartiasto Lukita mewajibkan seluruh distributor dan subdistributor bahan kebutuhan pokok untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu upaya mencegah aksi spekulan harga menjelang Lebaran. "Distributor dan subdistributor wajib mendaftarkan diri, bisa secara online atau langsung," katanya usai melaksanakan video conference di markas Polda Jawa Tengah di Semarang.
(Baca Juga: Kewenangan Koordinasi Pengadaan Beras Bulog Pindah ke Kementerian Pertanian)
Selain itu, lanjut dia, para distributor tersebut juga wajib melaporkan posisi persediaan di gudangnya. Menurut dia, mekanisme tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan aksi spekulan jelang Lebaran. Ia menjelaskan jika muncul indikasi kelangkaan bahan kebutuhan pokok, maka akan lebih mudah dalam mengeceknya. "Kita akan kontrol ulah spekulan yang coba mencari keuntungan," katanya.
Meski begitu, ia menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Lebaran mendatang tercukupi dengan pasokan yang lancar.Menurut dia, spekulan biasa menahan pasokan hingga harga naik. Melalui mekanisme ini, lanjut dia, maka akan lebih mudah dalam penindakannya. "Dengan adanya daftar ini maka akan lebih mudah mengetahui siapa yang bermain," katanya.
Adapun dalam penindakannya, Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan kepolisian. "Kapolri sudah memerintahkan, kalau ada permainan akan ditindak keras," katanya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan telah disiapkan satuan tugas pangan yang dibentuk hingga tingkat polres. Satgas ini akan melakukan evaluasi kenaikan harga setiap dua pekan.