Pengamat ekonomi UI, Sri Mulyani, berpendapat bahwa seringnya pergantian Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dapat membuat efektifitas BPPN terganggu. Oleh karena itu sebenarnya memang dibutuhkan kepastian jangka waktu kepemimpinan BPPN.
Apabila tidak diketahui jangka waktu untuk jabatan kepala BPPN, maka akan menjadi open ended contract. Keadaan seperti itu menurut Sri, tidak baik bagi setiap kepemimpinan karena setiap saat bisa diberhentikan. Hal tersebut diungkapkan Sri seusai menjadi pembicara pada sebuah seminar, Selasa (6/11) siang, di Jakarta.
Dikemukakan lebih lanjut oleh Sri bahwa bila diberi kepastian waktu, tentunya akan lebih baik bagi kinerja BPPN sendiri. Pimpinan BPPN akan memiliki obligasi yang besar untuk bisa mengembangkan target-target yang bisa dicapai dan bisa sesuai dengan kebutuhan nasional, Dalam hal ini manajemen makro ekonomi ataukah di dalam proses mikronya, yaitu restrukturisasi industri dan perusahaan.
Kedua hal tersebut dinilai Sri Mulyani sama pentingnya dan menjadi indikator dalam mengukur kesuksesan seseorang dalam memimpin BPPN. Karena suksesnya kepemimpinan BPPN tidak hanya dilihat dari kemampuan mengkontribusi dana tunai kepada APBN, tetapi juga harus dinilai kesuksesannya di dalam meng-execute suatu restrukturisasi pada level mikro maupun di dalam hal menjual asetnya.
Menurut Sri Mulyani, dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan BPPN, sebaiknya ada suatu target performance indicator. "Jadi kualitas restrukturisasi pada level mikro akan menjadi suatu benchmark indicator tentang kesuksesan pimpinan BPPN," demikian diungkapkan Sri.
Sri Mulyani juga mengatakan bahwa sering bergantinya pucuk pimpinan BPPN ini lebih dipengaruhi interest apakah pimpinan BPPN ini bisa memberikan jasa yang lebih cocok dengan gaya dari kepala negara atau tidak. Hal itu, dikatakan Sri, terlihat secara jelas di dalam track record pimpinan-pimpinan sebelumnya, yang kesemuanya rule dari peranan kepala negara dan bukan dari Menkeu.
Namun Sri berpendapat bahwa kepala BPPN ini merupakan posisi yang begitu penting hingga sampai level presiden pun menjadi sangat menaruh perhatian mengenai siapa yang menjadi pimpinan BPPN. Akan tetapi, itu bukanlah suatu yang salah.