hukumonline
Selasa, 17 Juli 2007
Delik Money Laundering Perlu Dibedakan Dengan Penadahan
Delik money laundering dinilai mirip dengan delik penadahan. Karenanya dinilai perlu dibedakan dengan batasan jumlah.
CRA
Dibaca: 3129 Tanggapan: 7

Prof Andi Hamzah mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (money laundering) memiliki kemiripan dengan delik penadahan dalam KUHP. Pandangannya tersebut disampaikannya dalam seminar memperingati Hari Bakti Adyaksa ke-47 di Kejaksaan Agung, Senin (16/7). Andi berpendapat money laundering dan penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.

 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti ini mengungkapkan untuk membedakan keduanya harus ditentukan nilai tindak pidana yang dihasilkan. Misalnya, nilai pencurian Rp. 10 juta ke bawah itu masuk penadahan. Sedangkan tindak pidana yang nilainya miliaran masuk ke dalam money laundering, ujarnya.

 

Pendapat Andi ini sebenarnya sudah diakomodir oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 emnyatakan Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan. Namun sayangnya, angka lima ratus juta sebagai pembeda antara penadahan dan money laundering dihilangkan oleh UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2002.

 

Sementara itu, Yenti Ganarsih berpendapat pembedaan tersebut bisa saja dilakukan dengan melakukan penafsiran otentik terhadap KUHP. Menurutnya Pasal 480 KUHP yang mengatur penadahan hanya berupa barang saja. Pasal itu masih sangat sempit, karena hasil tindak pidana yang berupa uang tidak masuk di dalamnya, ujarnya.

 

Karenanya, Yenti mewanti jaksa dan hakim untuk cerdas dalam menggunakan money laundering atau penadahan. Kalau hanya mencuri sepeda kan tidak mungkin money laundering, jelasnya.

 

Pasal 480

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1.       barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2.       barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

 

Meski demikian, Yenti mengharapkan pembedaan antara money laundering dan penadahan harus tetap dipertegas. Hal ini diperkuat oleh Indriyanto Seno Adjie. Ia meminta UU Tindak Pidana Pencucian Uang direvisi kembali. Pasal penadahan jadi tidak berfungsi dalam sistem hukum pidana kita, ujarnya. Pasal penadahan menjadi mati dalam KUHP kita, ujarnya.

 

Tetapi revisi UU itu yang sedang berlangsung saat ini kurang mengakomodir pembedaan tersebut. Yenti, yang juga salah satu tim perumus, mengaku arah revisi lebih menjurus kepada hukum ekonomi. Pakar hukum pidana kurang diakomodir, ujarnya.

 

Pembedaan yang belum jelas ini sepertinya juga dialami oleh Kejagung dalam menentukan money laundering masuk dalam wewenang JAM (Jaksa agung muda) yang mana. Kapuspenkum Kejagung Salman Maryadi menjelaskan money laundering saat ini masuk ke dalam Jampidum (pidana umum), di bawah Satgas Transnational Crime. Tetapi pada perkembangannya, money laundering bisa saja berubah siapa yang menanganinya, termasuk ke wilayah Jampidsus.

 

Perbedaan hukuman yang tajam

Prof Andi Hamzah juga mempertanyakan perbedaan hukuman yang sangat tajam antara penadahan dengan money laundering. Penadahan dalam KUHP hukumannya 4 tahun, sedangkan money laundering hukumannya 15 tahun, ujarnya.

 

Tetapi Yenti menganggap perbedaan hukuman tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Yenti menilai money laundering merupakan ketentuan pidana di luar KUHP yang bersifat khusus. Memang dalam teori, sanksinya harus lebih tinggi, jelasnya.

 

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution tidak terlalu mempermasalahkan sanksi. Menurutnya seseorang bisa dikenakan dua delik tersebut. Kalau materinya dilihat dari hukum pidana, tidak masalah bila kena dua-duanya, jelasnya. Bahkan kalau perlu, penuntutannya dibikin primer dan subsider, tambahnya.

Share:
tanggapan
pertanyaaneka prasetia 26.06.14 17:47
boleh saya tau siapa penulis artikel ini? (untuk keperluan karya ilmiah) thx.
Sang PencerahKeadilan Dimana Kau 10.10.10 00:12
Semoga Semua Penegak hukum Kita di bukakan pintu hatinya oleh Allah. Sebagai Rakyat kita bisa berdoa yang terbaik buat Negara ini.Dan sebagai Panutan yg baik buat Rakyat dan mempunyai Mental dan Keimanan bukan semata-mata Karena Uang dan Kekuasaan.Semua akan dimintai pertanggung jawaban nantinya di Akhirat. Disana tidak mengenal dengan Kekuasaan dan uang.Pengacara kita nantinya adalah Amal kebaikan di Dunia.Semoga ini sebagai pencerahan buat kt semua.Amin
Pelajari Hukum Nasional Kita Pak Polisi !!!Alamsyah N 08.03.10 21:07
Sudah menjadi rahasia umum, jika kita mendengar aparat PENEGAK HUKUM kita terkait kasus. Di pidana atau diBEBASKAN dari PIDANA. Namun, dibalik semua polemik tersebut, saya sebagai RAKYAT yang bermimpi memiliki SISTIM HUKUM yang baik, berdo'a untuk para APARATUR PENEGAK HUKUM agar di CERDASKAN !!
Polisi adalah pemeras rakyattedja roy 28.05.09 12:23
saya terjerat pasal 480 tetapi tak disangka malah denda sebesar Rp 5.000.000,- diminta polisi, memang oknum polisi bukan aparat melainkan keparat berkedok semoga Tuhan SWT mengadili perbuatan mereka.
polisi oknum pemerasyanti mulyanti 16.08.08 00:08
katanya pasal 480 KUHP hanya berdenda 900 ribu.tapi kenapa gw kemarin terkena kasus ini malah saya diperas oknum polisi uang senilay 40 juta rp.terus terang saya kecewa dengan hukum yg ada di indonesia ini...saya bener2 tidak iklas.duit saya kemarin...makan aja tuh duit haram.semoga duit itu berkah...
pro parte dolus pro parte culpadisthira alfrieda rosita 16.04.09 22:50
dengan contoh pasal 480 kuhp ini. apa hubungan nya dengan delik pro parte dolus pro parte culpa? saya msh bingung. dan tolong berikan pasal2 apa saja yg berkaitan dgn pro parte dolus pro parte culpa di dalam kuhp maupun di luar kuhp. trims.
polisi intel pemerass anjingbandung 10.09.08 02:40
polisi sudah tak berhati nurani goblog.. tau nyari gawe susah, jalanin usaha kecil2an bidang konter hp.. malah jadi santapan polisi. barang gada kelengkapan tanpa bukti saksi dituduh penadah.. ujung2nya uang damai.. anjinggggg tuh polisi! masuk naraka luh..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.